Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) menilai G20 dapat menjadi momentum baik dalam mendorong upaya pencegahan tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Oleh karena itu, ICAEW bersama Business 20 (B20) Integrity and Compliance Task Force akan mengadakan konferensi pada 28 September, menyoroti isu pencucian uang dan pendanaan terorisme. B20 sendiri merupakan outreach group dari G20 yang mewakili komunitas bisnis internasional.
Sementara ICAEW sendiri ialah anggota dari Integrity and Compliance Task Force. Direktur Regional ICAEW untuk Cina dan Asia Tenggara, Elaine Hong, mengatakan pihaknya mendukung penuh kampanye anti-money laundering (AML) di Indonesia.
"Kami telah berupaya keras memberikan panduan dan sumber daya kepada anggota kami dan negara-negara di seluruh dunia, serta pengawasan anti pencucian uang yang kuat melalui pendekatan berbasis risiko, dan kami akan terus melakukannya," kata Elaine, dikutip melalui keterangannya, Selasa (13/9/2022).
Oleh karena itu, sebagai bagian dari komitmennya untuk mempertemukan tokoh-tokoh utama B20 untuk mengidentifikasi alur tindakan sejak dini, ICAEW bersama Task Force akan menyelenggarakan konferensi Integrity and Compliance Task Force B20 pada 28 September mendatang.
Konferensi yang membahas penanggulangan pencucian uang dan pendanaan terorisme ini akan menghadirkan pakar dari ICAEW, His Majesty's Revenue and Customs (HMRC), Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan Indonesia, EY Indonesia, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"ICAEW melihat bahwa momentum G20/B20 Indonesia pada tahun 2022 adalah waktu yang ideal bagi pemerintah untuk menyepakati tindakan nyata terhadap kejahatan ekonomi dan pihak yang terlibat di dalamnya," ujar Elaine.
"Sementara negara-negara berada dalam fase pemulihan pasca pandemi, mereka akan menghadapi tantangan ekonomi dan teknologi baru yang beresiko untuk menimbulkan tindak kejahatan, sehingga penting bagi pemerintah dan sektor swasta untuk bekerja sama melakukan tindakan pencegahan yang kuat terhadap kejahatan ekonomi," tambahnya.
Head of Indonesia di ICAEW, Conny Siahaan, mengatakan pihaknya mendukung Task Force untuk melakukan mitigasi praktik pencucian uang dan memperkuat tata kelola perusahaan di Indonesia.
"Sebagai anggota B20 Integrity and Compliance Task Force, ICAEW senantiasa mendukung rekomendasi Task Force untuk melakukan mitigasi praktik pencucian uang dan memperkuat tata kelola perusahaan di Indonesia. Kami berharap melalui konferensi ini, semua peserta dapat membantu misi kami untuk meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya uji tuntas (due diligence) dan mendidik publik akan risiko kejahatan ekonomi, yang dapat dilawan oleh semua orang," ungkap Conny.
Seiring dengan meningkatnya kompleksitas bisnis, informasi, dan teknologi, pemerintah Indonesia sudah mewajibkan seluruh organisasi keuangan di Tanah Air untuk mengimplementasikan upaya anti-money laundering (AML) yang efektif dengan memerangi risiko yang mungkin terjadi secara aktif.
Upaya ini sangat penting mengingat Indonesia sedang dalam proses menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF) atau satuan tugas (satgas) untuk pencucian uang. Dalam memerangi kejahatan tersebut, pemerintah membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Integrity and Compliance Task Force Indonesia.
Integrity and Compliance Task Force Indonesia juga dibentuk guna memberikan rekomendasi kebijakan dalam upaya mengatasi tantangan-tantangan di dunia bisnis seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme di dalam negeri.
Chair of Integrity and Compliance Task Force, Haryanto T. Budiman, sebelumnya telah mengatakan, mereka akan memprioritaskan pembahasan tiga aspek dalam forum tersebut, yakni korupsi, tata kelola perusahaan, dan kejahatan digital.
Simak Video "Video: Eks Presiden Peru Humala Divonis 15 Tahun Bui atas Kasus Pencucian Uang"
(das/das)