Di era digital perlindungan data pribadi menjadi sangat penting. Hal ini demi mendukung potensi ekonomi digital dan keuangan alternatif. Karena itu masyarakat dan pemerintah hingga pelaku usaha harus memperhatikan isu perlindungan data pribadi konsumen ini.
Anggota Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Melli Darsa mengungkapkan perlindungan data pribadi sesungguhnya bukan hanya dan selalu soal perangkat hukum.
Hal yang tidak kalah penting, jika ekonomi digital akan menjadi salah satu bekal pertumbuhan Indonesia ke depan, maka ekonomi digital harus dibangun di atas kepercayaan digital yang kuat.
"Perlindungan privasi data pribadi memang bukan hanya tentang hak asasi manusia, namun jika digital economy akan menjadi salah satu bekal pertumbuhan ekonomi nasional ke depan, maka membangun kepercayaan masyarakat terkait cyber security menjadi hal yang juga penting, karena digital economy yang kuat harus dibangun di atas digital trust yang kuat," ujar Melli, Jumat (11/11/2022).
Melli mengapresiasi disahkannya UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada bulan September lalu. Indonesia akhirnya bisa memberlakukan Undang-Undang yang sejatinya telah digodok sejak beberapa tahun belakangan.
Menurut dia pada saat yang sama, masyarakat Indonesia juga memahami bahwa ada harapan ekonomi dan keuangan digital yang dapat membantu kita dalam mencapai proses pemulihan yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih resilien.
"Namun kembali, yang harus ditekankan adalah bahwa semua persoalan ini tidak selalu tentang regulasi, tetapi juga harus ada balancing act. Perlu untuk mendidik orang-orang tentang perlindungan data pribadi secara masif. Jangan sampai potensi besar digital ekonomi kita menjadi terhambat karena kita semua acuh dalam melindungi data pribadi kita sendiri," tambah Melli.
Director (Growth), CyberCX, Mike Purdon mengatakan, kepercayaan orang terkait keamanan siber turut serta menjadi solusi yang dapat mengatasi isu data pribadi. Mike mencontohkan bagaimana warga di Australia memiliki awareness dan kepedulian yang tinggi soal keamanan data pribadi. Hasilnya, keamanan siber di negeri kanguru tersebut telah menjadi nilai jual yang begitu besar bagi perusahaan.
"Ketika anda ingin menjual produk fintech anda kepada investor, maka investor akan sangat serius menanyakan tentang keseriusan Anda dalam hal keamanan siber," terang Mike.
Senior Assistant untuk Special Advisor Kebijakan Digital dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Bhredipta Socarana mengatakan mendidik masyarakat mengenai perlindungan data pribadi adalah tugas yang sangat besar. Semuanya harus dijalankan secara menyeluruh. Menurutnya, hal ini tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika saja.
"Untuk mendidik masyarakat Indonesia, maka perlu upaya yang besar melalui kolaborasi, kerjasama dan sinergi semua pemangku kepentingan," jelasnya.
Sebagai informasi, Kegiatan Indonesia Fintech Summit (IFS) dan Bulan Fintech Nasional (BFN) ini bertujuan untuk mendorong adopsi layanan keuangan digital dan fintech, meningkatkan kesadaran konsumen, termasuk UMKM, perempuan, dan kelompok rentan, akan perkembangan, manfaat, serta risiko dari layanan keuangan digital dan fintech, serta mendorong terciptanya inovasi layanan keuangan digital yang bertanggungjawab.
Sebagai informasi, Acara ini digelar sebagai bagian dari rangkaian program Bulan Fintech Nasional (BFN). Diselenggarakan sepanjang 10 November sampai dengan 12 Desember 2022 yang juga adalah salah satu side events dari perhelatan B20 dan G20 yang di tahun ini menjadi era presidensi Indonesia di konferensi tingkat tinggi level global tersebut.
(kil/das)
