.webp)
Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog menipis. Hal ini menjadi tanda bahaya karena Perum Bulog akan kesulitan menjalankan tugasnya dalam melakukan intervensi dan jika terjadi kejadian luar biasa, paling tidak stok CBP harus ada.
Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) mengungkap menipisnya stok CBP ini disebabkan karena Bulog belum bisa menyerap beras petani dan akan menyebabkan stok terus menurun.
Kepala Badan Pangan Nasional/NFA (National Food Agency) Arief Prasetyo Adi mengatakan stok per 22 November 2022, berdasarkan laporan dari Perum Bulog bahwa jumlah stok beras di Bulog sebanyak 594 ribu ton. Sementara stok CBP sebanyak 426 ribu ton.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bulog disebut sulit mencari gabah atau beras di lapangan karena bersaing dengan perusahaan swasta lainnya kemudian berdasarkan temuannya juga stok di lapangan juga menipis.
"Hari ini untuk mencari gabah Rp 4.200 sulit, bapak. Kemudian dari laporan di atas Rp 5.000-5.500. Kemudian tentunya ini rebutan gabah juga di market," ujar Arief dalam rapat DPR RI, Rabu (23/11/2022).
Kondisi stok beras Bulog saat ini menjadi yang terendah. Jika Bulog sulit menyerap beras di lapangan, Arief mengatakan kondisi CBP terancam dalam bahaya. Prediksinya terus menurun hingga menjadi 342 ribu ton pada akhir 2022.
"Apa yang terjadi men-top up 1,2 juta ton, demikian bapak ibu semua, bisa jadi kalau kondisi seperti hari ini stok kita akan menurun 342 ribu ton, bagi kami sebagian Badan Pangan Nasional sangat bahaya," tegasnya.
"Karena Bulog tidak bisa mengintervensi pada saat kondisi-kondisi tertentu, pada saat harga tinggi. Dan yang satu lg, kalau ada KLB seperti terjadi di Cianjur kita tidak berharap, di beberapa tempat lain, Bulog itu harus punya stok. Jadi ini kita bicara ketersediaan dan mengamankan stok Bulog," jelasnya.
Petani ogah berasnya dibeli Bulog karena kemurahan? Cek halaman berikutnya.
Simak Video: Raibnya 500 Ton Beras di Gudang Bulog Pinrang Diusut!
Buwas Bantah Petani Ogah Dibeli Bulog
Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso alias Buwas menegaskan pihaknya telah diizinkan oleh Badan Pangan Nasional untuk membeli beras petani dengan harga komersial. Artinya dengan harga yang ada di pasaran.
Namun, menurut Buwas saat ini bukan Bulog tidak mau membeli beras petani, atau sebaliknya. Buwas mengeluhkan bahwa keadaan barang di lapangan juga tipis bahkan tidak ada.
"Harga beli komersil Rp 10.200 per kilogram, dan kita melakukan itu, sampai hari ini kita membeli yang harga Rp 10.200, tapi bukannya kita tidak mau. Tapi jumlahnya memang tidak tercapai, tidak ada barangnya," kata Buwas.
Oleh sebab itu, Buwas mempertanyakan di mana stok beras yang dinyatakan surplus oleh Kementerian Pertanian. Karena berdasarkan temuannya, stok yang ada di petani atau penggilingan tidak seperti yang diungkap Kementan.
"Dari kementan ibaratnya surplus bla bla bla, saya dalam rapat ini meyakinkan saja. Jangan bilang surplus-surplus ini persoalan perutnya tidak bisa ditunggu nggak? Menunda nggak kalau perut laper? Nggak bisa!" tegasnya.
"Panen juga sudah nggak ada. Dengan kondisi anomali cuaca seperti sekarang, kemungkinan Januari nanti juga belum. Kami melakukan pendekatan ke perusahaan besar, mereka nggak bersedia juga karena harus jaga suplai ke pasarnya," lanjut Buwas.
Buwas juga mengungkap, sebelumnya Kementan telah berjanji kepada Bulog di depan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk memenuhi 500 ribu ton beras agar bisa dibeli Bulog.
"Bahkan pada saat itu ada yang janji juga di depannya Pak Menko bahwa kurun waktu tidak sampai satu minggu akan menyetor beras 500 ribu ton untuk Bulog," ungkapnya.
"Sampai hari ini target kita 550 ribu ton tidak terealisasi, bahkan kurang dari 100 ribu ton. Ini sudah tidak ada panen. Di Sulawesi Selatan, Lampung ada gagal panen, di NTB sudah tidak ada panen, di Jawa Timur, Jawa Barat ini sebagian juga sudah selesai panennya, sehingga saat itu ada ratas di dalam ratas kita membahas bagaimana untuk menyiapkan stok beras di Bulog," terangnya.
Kementan Diberi Waktu Pasok 600 Ribu Ton
Komisi IV DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memenuhi pasokan cadangan beras pemerintah (CBP) ke Perum Bulog. Jumlah beras yang harus dipenuhi sebanyak 600 ribu ton.
"Komisi IV DPR RI meminta pemerintah Kementerian Pertanian untuk memenuhi kebutuhan beras nasional. Selanjutnya Kementan menyatakan sanggup untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras dalam negeri dari produksi dalam negeri sebesar 600 ribu ton yang akan dibeli Bulog dengan harga komersial dalam waktu 6 hari kerja sejak RDP hari ini," kata Sudin dalam kesimpulan rapat.
Jika tidak bisa dipenuhi dalam enam hari ke depan setelah rapat ini selesai. Maka dianggap data yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian tidak valid. Angka 600 ribu ton itu setelah hitung-hitung kebutuhan Bulog yang minimal harus mencapai 1 juta ton karena saat ini pasokan CBP di gudang Bulog tersisa 426 ribu ton.
(ada/ara)
