Kewirausahaan Digital Dinilai Percepat Pertumbuhan Ekonomi Subkawasan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis pertumbuhan PDB RI bisa mencapai 1,5% serta peningkatan investasi asing langsung (FDI) sebesar 6%. Namun menurutnya perlu dukungan swasta agar dapat meningkatkan kinerja bisnis di tingkat lokal hingga internasional. Khususnya di masa rentan pascamitigasi dampak pandemi.

Karena itu, penting untuk memperdalam kerja sama subkawasan melalui forum Brunei Darussalam Indonesia-Malaysia-The Philippines - East Asean Growth Area (BIMP-EAGA). Menurut Airlangga, forum ini dibangun atas visi untuk mempersempit kesenjangan pembangunan dengan memajukan daerah.

"Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan bergantung pada sektor swasta yang dinamis, dengan lingkungan yang kokoh bagi bisnis untuk berkembang. Digitalisasi ekonomi yang sedang berlangsung secara besar-besaran juga membuka peluang kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan inklusif," kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Jumat (25/11/2022).

Hal tersebut ia sampaikan pada acara BIMP-EAGA Business Council (BEBC) Business Forum di Pontianak, Kalimantan Barat.

Dikatakannya, pemerintah dan sektor swasta harus bersinergi dan memperkuat kemitraan. Khususnya dalam memastikan tersedianya tiga faktor utama yakni ukuran pasar yang memadai, akses pembiayaan yang lebih mudah, dan iklim investasi yang positif.

Apalagi dia menilai ekonomi digital yang berfokus pada kewirausahaan digital merupakan kunci penting untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

"Digitalisasi ekonomi yang berlangsung masif telah membuka peluang kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Kewirausahaan digital diupayakan untuk mendorong pertumbuhan subregional secara keseluruhan," terang Airlangga.

Lebih lanjut Airlangga menjelaskan isu digitalisasi ekonomi juga menjadi prioritas dalam Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023. Hal ini mengingat di kawasan ASEAN terdapat potensi sebesar US$ 330 miliar untuk PDB di tahun 2030.

Diketahui, Studi ASEAN Digital Economy Framework Agreement saat ini juga tengah berjalan dan ditargetkan selesai pada pertengahan 2023. Sementara itu, perundingannya akan dimulai pada akhir 2023 dengan target selesai pada 2025.

Klik halaman selanjutnya >>>

Dia menilai akselerasi ekonomi digital perlu diimbangi dengan penyesuaian regulasi. Karena itu dia berharap forum bisnis yang diadakan dalam sela-sela rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri BIMP EAGA ini dapat memacu peningkatan kerja sama antar pelaku usaha di kawasan.

"Saya berharap forum ini dapat menghasilkan kesepakatan yang bermanfaat bagi peningkatan perekonomian di kawasan BIMP-EAGA. Saya mendorong pengusaha untuk memperluas atau bahkan memulai di wilayah EAGA sebagai tujuan investasi," ujar Airlangga.

Airlangga mengatakan masa keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023 nantinya akan mengusung tema 'ASEAN Matters: Epicentrum of Growth' yang berfokus pada upaya pemulihan-pembangunan kembali, ekonomi digital, dan agenda keberlanjutan.

Hal ini membuka peta dasar bagi ASEAN untuk membangun kembali di tengah krisis yang akan datang, termasuk dalam ekonomi digital, investasi berkelanjutan untuk ASEAN yang lebih hijau, dan penyelesaian mata uang lokal dengan interoperabilitas transaksi lintas batas yakni pembayaran digital dengan QR Code antara ASEAN Five.

Selain itu, akan diadakan Indo Pacific Infrastructure Forum, ASEAN Sale Day, dan ASEAN Creative Economy Business Forum sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap sektor swasta.

Pada kesempatan itu, Airlangga juga mengapresiasi Dewan BEBC dan pemangku kepentingan lainnya yang memfasilitasi perdagangan lintas batas untuk mendorong kegiatan ekonomi di wilayah EAGA.

"Hal ini akan membawa manfaat besar bagi hubungan perdagangan antara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina," pungkasnya.

Sebagai perwujudan nyata komitmen para pelaku usaha di kawasan BIMP-EAGA, dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan penandatangan 3 Nota Kesepahaman (MoU). Yakni antara Kadin Kalimantan Barat dengan Kadin Sarawak dan antara Kadin Kalimantan Timur dengan Federasi Bisnis Sarawak yang berfokus pada sektor perdagangan dan industri, keuangan, investasi, pariwisata, kesehatan, dan bidang lainnya yang disepakati.

Sedangkan, kesepakatan lainnya yakni antara PT Sterilyn Halal Internasional (Indonesia) dengan Riza Fudhlana Farmin (Brunei Darussalam) terkait kerja sama bidang kesehatan, agribisnis, dan perikanan.