Luhut Sebut UMKM Berpotensi Garap Proyek Rp 1.600 Triliun

ADVERTISEMENT

Luhut Sebut UMKM Berpotensi Garap Proyek Rp 1.600 Triliun

Aulia Damayanti - detikFinance
Jumat, 02 Des 2022 21:45 WIB
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyampaikan paparan pada pertemuan The 4th Indonesia Fintech Summit yang diprakarasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BI, AFTECH, dan AFPI di Bali, Kamis (10/11/2022). OJK bersama pemerintah dan pelaku industri finansial teknologi berkomitmen terus mendukung peran industri fintech dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung stabilitas keuangan nasional serta memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat pengguna layanan fintech serta ekosistemnya. ANTARA FOTO/HO/Humas OJK/wpa/tom.
Menko Luhut Binsar Padnjaitan/Foto: ANTARA FOTO/HUMAS OJK
Jakarta -

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan UMKM bisa berperan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dan BUMN. Dana yang berputar bisa mencapai Rp 1.600 triliun.

"Kasih UMKM yang dibuat di dalam negeri, saya minta Kadin memainkan ini, Rp 1.200 triliun hanya government, requirement Rp 400 triliun BUMN, Rp 1.600 triliun. Itu sama kira kira US$ 100 miliar," kata Luhut dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KADIN 2022, Jumat (2/12/2022).

Luhut pun berpesan kepada pengusaha agar potensi yang besar tersebut dapat serap. Jadi, tidak perlu lagi mencari barang dan jasa dari negara lain atau impor

"Kita bayangkan kita cari investasi US$ 2 miliar-US$ 3 miliar dolar setengah mati, ini dari kantong kiri kantong kanan, kalau tadi kita buka sekarang kalau hs code dari seluruh kementerian kita buka jadi satu," jelasnya.

Luhut mengajak Kadin untuk menggelar pertemuan dengan pihaknya dan LKPP. Pertemuan itu untuk mendata pengadaan barang dan jasa dibutuhkan pemerintah.

"Kadin, kalau boleh nanti dengan LKPP dengan staf saya kita menggelar melihat item barang apa saja yang diperlukan pemerintah dan bagaimana membuat industrinya," jelasnya

"Rp 1.200 triliun ada itu di kesehatan, di Kementerian Pertahanan, ada di kementerian mana saja ada dengan LKPP bisa tanda tangan MoU karena nanti kalau mau e-katalog tidak perlu tender. Momentum yang bagus dan presiden memberikan instruksi yang clear untuk itu," tutupnya.

(ada/hns)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT