Reshuffle Kabinet di Tengah Harga Minyak Goreng Mahal

Year in Review 2022

Reshuffle Kabinet di Tengah Harga Minyak Goreng Mahal

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Kamis, 15 Des 2022 07:30 WIB
Daftar menteri baru hasil reshuffle Jokowi 2022 sudah diumumkan. Presiden Joko Widodo telah melakukan perombakan kabinet pada 15 Juni kemarin.
Ilustrasi reshuffle/Foto: Edi Wahyono
Jakarta -

Tahun 2022 sudah hampir berakhir. Sejumlah momen penting telah terjadi di tahun ini, salah satunya reshuffle alias perombakan kabinet.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi kembali melakukan reshuffle kabinet pada 15 Juni 2022 lalu. Perombakan kabinet ini bukanlah untuk pertama kalinya, sebab dengan perombakan tersebut berarti Jokowi tercatat melakukan 7 kali reshuffle dalam dua periode pemerintahan.

Dalam perombakan itu, Jokowi memasukkan dua menteri baru. Mereka adalah Zulkifli Hasan sebagai menteri perdagangan, dan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional. Zulkifli Hasan menggantikan menteri sebelumnya Muhammad Lutfi. Sementara, Hadi Tjahjanto menggantikan Sofjan Djalil.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saat itu, Jokowi menyampaikan alasan menunjuk dua pembantu barunya tersebut. Ia sekaligus memberikan tugas khusus.

Jokowi menilai, Zulkifli Hasan atau biasa disapa Zulhas memiliki pengalaman dan rekam jejak yang panjang. Ia menilai, Zulhas akan bagus diberikan tugas sebagai menteri perdagangan karena urusan pangan memerlukan pengalaman lapangan.

ADVERTISEMENT

"Dan saya melihat Pak Zul dengan pengalaman, dengan track record, rekam jejak yang panjang, saya kira akan sangat bagus untuk Menteri Perdagangan, karena sekarang ini urusan pangan yang berkaitan dengan rakyat memerlukan pengalaman lapangan, memerlukan kerja-kerja yang terjun lapangan untuk melihat langsung persoalan yang berkaitan, utamanya yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat," kata Jokowi.

Terkait Hadi, Jokowi menilai mantan Panglima TNI ini bekerja dengan detil saat terjun ke lapangan. Oleh karena itu, ia meminta Hadi untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah dan lahan sebanyak-banyaknya. Jokowi juga meminta Hadi menyelesaikan persoalan lahan di Ibu Kota Negara.

"Yang kedua urusan sertifikat, harus sebanyak-banyaknya juga bisa diselesaikan. Dan saya meyakini Pak Hadi memiliki kemampuan untuk itu. Termasuk di dalamnya urusan lahan, tanah yang berkaitan dengan IKN," sambung Jokowi.

Lihat juga video 'Pengakuan Pejabat Kemendag di Sidang Suap Ekspor CPO':

[Gambas:Video 20detik]



Di halaman berikutnya soal reshuffle di tengah masalah minyak goreng mahal. Langsung klik

Perombakan kabinet ini sendiri berlangsung di tengah sejumlah persoalan besar di Tanah Air. Di sektor perdagangan misalnya, kala itu tengah dihadapkan oleh persoalan minyak goreng.

Minyak goreng kala itu langka dan harganya melambung tinggi. Kelangkaan sendiri terjadi di berbagai daerah bahkan menimbulkan antrean panjang.

Sejatinya, tingginya harga minyak sudah tampak pada Oktober 2021. Tingginya harga minyak goreng pun terjadi berbulan-bulan. Untuk mengatasi masalah minyak goreng, pemerintah bahkan sampai gonta-ganti kebijakan.

Saat ditanya apakah pencopotan Muhammad Lutfi sebagai menteri perdagangan terkait polemik minyak goreng, Sekretaris Kabinet Pramono Anung buka suara. Dia menegaskan, pada dasarnya perombakan kabinet untuk membuat kinerja pemerintah lebih baik. Pramono berbicara mengenai urusan pangan yang menjadi persoalan dunia.

"Ini untuk membuat kabinet bisa lebih bekerja lebih lincah, karena kan tidak semata-mata urusan di Kementerian Perdagangan. Karena sekarang ini persoalan pangan, persoalan inflasi, itu kan menjadi persoalan dunia. Maka untuk itu refreshing diperlukan," kata Pramono.

Pramono juga mengatakan harga minyak curah saat itu perlahan mulai turun. Dia juga berharap hal ini berdampak ke para petani. "Ya sekarang ini relatif dengan penanganan digitalisasi minyak goreng, minyak curah kita, harga minyak curah perlahan-lahan turun mulai dari kemasan sederhana, bagus, premium, maupun minyak curah," ujar Pramono.

Perihal reshuffle, Pramono mengatakan Presiden Jokowi sudah matang memperhitungkan tersebut. Pramono menyebut Jokowi sudah tahu betul kebutuhan bagi kabinetnya.

"Ya kalau namanya reshuffle itu tentunya pertimbangannya banyak, terutama presiden tahu siapa yang paling beliau butuhkan saat ini. Maka sebagai pembantu presiden ya membantu beliau. Memberikan pandangan kalau memang ada yang beliau akan putuskan," ucap Pramono.

Tugas Menteri ATR baru berantas mafia tanah. Klik halaman berikutnya

Sementara, Hadi bercerita, tugas pertamanya sebagai Menteri ATR ialah mempercepat program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL), melakukan penyelesaian sengketa konflik pertanahan, dan percepatan pengadaan tanah dan tata ruang di IKN.

Kepada Tim Blak-blakan detikcom, ia bercerita, selain tugas tersebut, ia juga harus berhadapan dengan mafia tanah yang menjamur di sektor pertanahan Indonesia. Bahkan, mafia tanah ini pun diakuinya tumbuh subur juga di internal kementerian.

Dia menyatakan akan tegas menindak dan menumpas semua kroni mafia baik di tubuh kementerian maupun di luarnya. Sudah banyak modus mafia tanah yang diidentifikasi dan akan dieksekusi olehnya.

Mafia tanah menurutnya bakal bekerja sama dengan oknum di kantor pertanahan hingga ke pejabat desa untuk mengambil alih tanah tanpa sertifikat.

"Contohnya adalah ada tanah kosong. Tanah kosong itu kemudian ditanya, tanah ini ada punya siapa? 'Oh ini punya anu pak, ini masih belum bersertifikat'. Kemudian ada main dengan pejabat BPN, dan juga mengeluarkan warkahnya ini seperti ini, kemudian dia akan mengurus ke desa mengeluarkan PM1 dan sebagainya kemudian di situ bisa dimulai diakui oleh mafia tersebut," papar Hadi.

"Kemudian langsung masukan ke Pengadilan TUN. Nah itu bisa menjadi miliknya mafia tersebut," sambungnya.

Uniknya, kerja mafia tanah ini sangat senyap, bahkan sampai-sampai pemilik tanah tak tahu tanahnya sedang dialihkan ke orang lain."Nah yang punya belum tentu juga dia tahu bahwa tanah itu sedang dimiliki oleh orang lain," kata Hadi.

Yang jadi masalah, saat itu baru 74,8% saja bidang tanah yang sudah memiliki sertifikat. Sekitar 25,2% bidang tanah lainnya saat ini belum tersertifikat. Tanah-tanah yang belum tersertifikat ini menurut Hadi sangat rawan untuk dimainkan oleh mafia tanah. Tanah tanpa sertifikat bisa saja tiba-tiba direbut orang.

"Di seluruh Indonesia belum semua tersertifikat. Baru beberapa persen, 74,8% itu baru tersertifikat sisanya 25,2% belum. Yang belum ini kan ada kemungkinan dimainkan mafia tanah," kata Hadi.


Hide Ads