Ada Bayangan Resesi Global Tahun Depan, Bagaimana Prospek Ekonomi RI?

Hanya saja, kondisi tahun depan rasanya tidak jauh berbeda dengan dua kejadian tersebut. Tentunya, baik pemerintah maupun pelaku UMKM telah memetik pelajaran, dan beradaptasi untuk tetap bertahan. Bahkan mendisain UMKM agar menjadi pemain ekspor.

"Karena itu, kami berharap bisa mengkapitalisasi UMKM sehingga bisa naik kelas. Hipmi akan terus melahirkan pengusaha baru, dan meningkatkan kemampuan pengusaha eksisting, khususnya di sektor UMKM," kata pria yang akrab disapa AHB ini.

Menurutnya, euforia Pemilu sudah dirasakan tahun depan. Bagi pelaku UMKM, pesta demokrasi lima tahunan ini menjadi berkah tersendiri, sehingga konsumsi meningkat, dan mengerek pertumbuhan ekonomi.

Ada juga instrumen lain agar Indonesia kuat menghadapi ketidakpastian global. Secara teori, suatu negara dikatakan maju jika memiliki 12% pengusaha dari total populasinya, sementara di Indonesia hanya 3,5%.

Dengan kepengurusan BPP Hipmi yang baru, AHB berharap masyarakat bisa memulai bisnisnya. Ia akan berupaya agar setiap provinsi maupun kabupaten/kota menjadi tempat yang ramah investasi dan kegiatan usaha, baik dari perizinan, permodalan, hingga pemasaran.

"Ini yang akan kami ciptakan, pengusaha tangguh, ekosistem, dan iklimnya. Sehingga teman-teman bisa merasakan manfaat berada di Hipmi. Dan pastinya melahirkan pengusaha baru yang tangguh," imbuh AHB.

Dalam rangka penguatan ekonomi dibutuhkan kolaborasi untuk mengkapitalisasi kemampuan pengusaha. Kedua, digitalisasi dunia usaha, khususnya UMKM agar bisa beradaptasi dengan perubahan zaman.

Namun, ia mengakui, Hipmi tidak bisa berjalan sendiri. Perlu peran pemerintah, khususnya BUMN melalui sinergitas. "BUMN harus didorong untuk keberpihakannya kepada pengusaha muda seperti Hipmi dalam bentuk kolaborasi. Sehingga BUMN dan pengusaha-pengusaha muda tumbuh bersama," ujar AHB.

Menteri BUMN Erick Thohir sudah berbicara dengan Hipmi untuk segera melakukan kolaborasi. Instrumennya, bagi pengusaha lokal yang core bisnisnya berkaitan dengan BUMN bisa dibentuk semacam Joint Operation (JO) alias kerja sama operasi atau Kerja Sama Operasi (KSO).

"Sampai saat ini memang sebatas gentleman's agreement. Kami butuh konkretnya. Artinya, kolaborasi yang diwacanakan Pemerintah bisa terealisasi melalui BUMN," kata AHB.