Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) Kementerian Perdagangan, Djatmiko Bris Witjaksono menuturkan, wacana pembentukan unit pendukung Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) di sekretariat ASEAN di Jakarta dapat membantu peluang UMKM memperluas pasar. Tidak menutup kemungkinan juga untuk bisa menembus pasar ekspor.
"(Secara) proximity kan paling dekat berarti dengan lokasi sekretariat. Artinya pelaku usaha kita mau UMKM, mau tengah, mau besar, kan jadinya paling dekat," tuturnya di Magelang, Jawa Tengah, ditulis Selasa (21/3/2023).
Sebagai informasi, RCEP adalah perjanjian perdagangan bebas yang melibatkan 10 negara ASEAN (Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam) dan lima negara mitranya (Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru). Melalui RCEP tentunya akan semakin memperluas dan memperdalam konektivitas Indonesia dengan negara mitra di kawasan. Selain itu juga membuka peluang dan menyediakan akses bisnis di kawasan.
Pendirian sekretariat RCEP di Jakarta sendiri masuk ke dalam tujuh prioritas ekonomi atau Priority Economic Deliverables (PED) yang dibawa Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada pertemuan ASEAN Economic Ministers (AEM) Retreat ke-29. Acara ini akan berlangsung pada 20-22 Maret 2023 di Magelang, Jawa Tengah.
Djatmiko menuturkan, dengan hadirnya sekretariat RCEP akan menghasilkan komitmen antarnegara anggota RCEP di level pemerintah dengan membentuk sekretariat. Melalui sekretariat tersebut, nantinya dapat mengoptimalkan implementasi dari perjanjian perdagangan bebas tersebut, mulai dari adanya komite, tugas, fungsi, hingga programnya.
"Artinya gini, mestinya pelaku ekonomi kita harus bisa memanfaatkan sebesar-besarnya keberadaan dari sekretariat RCEP di Indonesia, begitu," ujarnya.
Walau demikian, apabila terdapat sekretariat RCEP di Indonesia tidak serta merta membuat UMKM Indonesia menjadi prioritas. Akan tetapi, setidaknya dapat mempermudah pebisnis untuk memiliki akses dan peluang perdagangan dengan negara-negara mitra di kawasan.
Djatmiko juga meminta pelaku usaha, baik UMKM maupun skala besar untuk proaktif mencari informasi terkait akses perluasan, termasuk ekspor. Sebab, apabila hanya mengandalkan dari pemerintah maupun stakeholder untuk mendatangi pelaku usaha membutuhkan waktu yang lama.
"Aktif ambil inisiatif, mencari informasi. Nggak cuma dari sekretariat RCEP, lewat perwadag (perwakilan perdagangan) bisa atau di Kemendag, di dinas perdagangan juga bisa. Karena kan kita selalu terkoneksi dengan dinas," paparnya.
Simak Video 'Luhut ke IMF soal Larangan Ekspor Raw Material: Kalian Jangan Macam-macam':
(das/das)