Kementerian Perhubungan buka suara soal hasil riviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang tidak merekomendasikan impor KRL bekas Jepang. Apa katanya?
Soal rekomendasi BPKP, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal tidak mengatakan secara langsung mendukung atau tidak. Cuma yang jelas, pihaknya akan mendukung semua opsi pengadaan KRL.
Prinsipnya apapun yang bisa meningkatkan pelayanan bagi masyarakat akan didukung Kemenhub asal opsi itu bisa dilakukan tanpa melanggar aturan. Setelah ada rekomendasi dari BPKP, Risal mengatakan Kemenhub terbuka untuk opsi impor, retrofit, atau pembelian kereta baru.
"Sepanjang itu meningkatkan pelayanan kami pasti mendukung yang penting tidak melanggar aturan-aturan lain. Apapun bentuknya kami akan dukung, mau impor, retrofit ataupun beli baru kita akan dukung karena inovasi apapun kita akan dukung sepanjang tidak melanggar aturan main," ungkap Risal di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (10/4/2023).
"Kalau ternyata anggarannya diimpor kereta lebih tua dan persyaratannya tak bisa dipenuhi ya kita tolak juga. Artinya kita dukung sepanjang ikuti aturan yang ada," katanya.
Soal rangkaian-rangkaian KRL yang akan pensiun, menurut Risal selama masih bisa dioperasikan dan suku cadangnya masih ada akan tetap dicoba untuk dioperasikan.
"Sepanjang mereka masih mampu merawat operasionalnya masih akan berjalan, dia diganti karena apa, karena sudah tidak ada suku cadangnya. Pokoknya dinamis deh jangan divonis udah nggak bisa. Kita dinamis banget lah jangan sampai layanan masyarakat berhenti," ungkap Risal.
Sementara itu, untuk opsi retrofit dia bilang hitungan dari INKA pengerjaannya akan dilakukan selama 16 bulan untuk satu kereta. Pengerjaannya pun dilakukan secara bergantian tidak seluruh kereta yang butuh retrofit dikerjakan dalam satu waktu.
"Itu perhitungan INKA ya (16 bulan). Gini lho kita nggak mau pelayanan terganggu konsepnya, jadi ganti-gantian, dinamis lah jangan kaku juga," ujar Risal Wasal.
Selain itu Risal juga mengungkapkan akan adanya optimalisasi operasional dengan menggunakan KRL yang berfungsi dengan optimal. Optimalisasi dilakukan dengan cara mengatur jumlah rangkaian dan juga memperbanyak frekuensi.
"Masalah kita kan di jam sibuk, kami dari DJKA berperan mengoptimalkan aset dan layanan yang ada. Itu bisa saja dibuat 8 rangkaian tapi frekuensinya banyak, atau buat 12 rangkaian tapi frekuensi berkurang, mana yang terbaik buat masyarakat kita coba," papar Risal.
Risal mengungkapkan selama ini optimalisasi itu sudah dilaksanakan pada operasional sehari-hari KRL. "Sudah dilakukan, makanya sebagian ada 8 buat nambah frekuensi, kita sudah mulai untuk meningkatkan kapasitas," pungkas Risal.
(hal/ara)