Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mencatatkan telah membekukan atau memblokir sebanyak 16 ribu produk impor per akhir Juli 2023 ini. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong penggunaan produk dalam negeri.
Plt. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP, Yulianto Prihhandoyo mengatakan, 16 ribu produk tersebut diduga telah ada produk dalam negeri substitusinya. Oleh karena itu, produk-produk itu dibekukan.
"Kalau hari ini kami sudah membekukan lebih dari 16 ribu produk impor yang kami duga sudah ada produk dalam negeri susbtitusinya. Itu semata-mata untuk ngasi kesempatan produk dalam negeri terbeli," kata Yulianto, saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (28/7/2023).
Adapun produk-produk yang dibekukan dominan berasal dari golongan alat kesehatan. Namun demikian, Yulianto tak dapat merincikan produk-produk apa lagi yang termasuk di dalamnya.
"Paling banyak alkes (alat kesehatan). Saya nggak bisa rinci. Tapi setahu saya paling banyak alkes," ujarnya.
LKPP berkomitmen untuk terus mendorong penggunaan produk dalam negeri, salah satunya lewat program e-katalog yang memfasilitasi belanja kementerian/lembaga, serta pemerintahan. Secara keseluruhan, LKPP ditargetkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan agar belanja produk dalam negeri lewat bisa mencapai 95%.
Menyangkut target tersebut, Yukianto optimis target tersebut bisa tercapai akhir tahun ini. Hal ini sejalan dengan persentase belanja produk dalam negeri yang sudah mencapai 88% per 21 Juli 2023.
"Kedua, produk UMK (usaha mikro kecil) kita sudah mencapai 33%, targetnya 40%. Insyaallah akhir tahun lah (tercapai). Kemudian dari jumlah produk tayang, kita sudah mencapai 5,5 juta produk per sampai hari ini," kata Yulianto.
Adapun jumlah produk tayang tersebut naik dibandingkan tahun 2022 lalu, yakni total produk yang tayang di e-katalog sebanyak 2,4 juta produk. Selain itu, per 27 Juli kemarin nilai transaksi di e-katalog mencapai Rp 113,87 triliun. Nilai transaksi tersebut juga jauh tinggi dari tahun lalu sebesar Rp 83,9 triliun.
(rrd/rir)