Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menyampaikan pentingnya ekonomi digital dalam memperkuat industri dalam negeri.
Ia menyebut saat ini 97% lapangan kerja di Indonesia dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sayangnya, belum sepenuhnya pelaku UMKM memasarkan produk mereka secara digital.
"Ini sudah dibicarakan Pak Presiden Minggu lalu, kita tidak boleh terlambat mengatur ekonomi digital, karena sudah dimulai. E-commerce lokal juga sudah mati, bukan hanya UMKM-nya. Kalau UMKM mati ini bahaya, karena 97 persen lapangan kerja dari UMKM, bisa rusuh," kata Teten dalam keterangannya, Senin (14/8/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal ini disampaikannya pada acara #FlexingLokal bareng Google dan YouTube di Lokananta Solo, Sabtu (12/8).
Soal aturan ekonomi digital, Teten menilai media sosial seharusnya tidak boleh bersatu dengan e-commerce. Menurutnya, hal tersebut dapat membahayakan penjualan produk lokal.
"Ada 4 hal, jadi medsos tidak boleh bersatu dengan e-commerce karena berbahaya. Karena perbincangan di sosial media yang nge-drive orang membeli produk, membeli di e-commerce, kalau disatukan itu bahaya, itu yang akan diatur," paparnya
"Kedua, platform digital tidak boleh jualan produk sendiri atau afiliasi produk sendiri. Nggak boleh," sambungnya.
Selanjutnya, Teten mengatakan ritel online dari luar negeri tidak bisa berjualan langsung melalui cross border e-commerce. Namun, aturan ini bukan menandakan pemerintah anti produk impor.
"Karena UMKM yang dibina Mas Gibran, Mas Ganjar, pelaku UMKM kan harus ngurus dulu ke BPOM, halal, SNI. Nah dari luar langsung lewat cross border e-commerce jualan di sini tanpa ngurus itu," jelas Teten.
"Kita tidak anti impor karena sudah perdagangan bebas, tapi masuk dulu lewat impor biasa baru di online. Kalau langsung kita kalah," lanjutnya.
Keempat, pemerintah membatasi penjualan harga termurah US$ 100 dolar untuk menghindari terjadinya predatory pricing atau dumping.
"Jangan sampai ada praktek dumping atau predatory pricing, menjual barang semurah-murahnya sehingga usai UMKM habis lumpuh baru naikin harganya. Kita akan patok, kita usulan US 100 dolar. Pak Presiden ngasih arahan, kalau bisa bikin produk dalam negeri nggak usah impor," jelasnya.
Simak Video "Video: Istri Menteri UMKM Bantah soal Fasilitas Pendampingan saat ke Eropa"
[Gambas:Video 20detik]