Menkop UKM: Kita Tak Boleh Terlambat Atur Ekonomi Digital

Menkop UKM: Kita Tak Boleh Terlambat Atur Ekonomi Digital

Inkana Izatifiqa R. Putri - detikFinance
Senin, 14 Agu 2023 13:12 WIB
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki di acara #FlexingLokal bareng Google dan YouTube di Lokananta, Kota Solo, Sabtu (12/8/2023).
Foto: dok. Kemenkop UKM
Jakarta -

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menyampaikan pentingnya ekonomi digital dalam memperkuat industri dalam negeri.

Ia menyebut saat ini 97% lapangan kerja di Indonesia dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sayangnya, belum sepenuhnya pelaku UMKM memasarkan produk mereka secara digital.

"Ini sudah dibicarakan Pak Presiden Minggu lalu, kita tidak boleh terlambat mengatur ekonomi digital, karena sudah dimulai. E-commerce lokal juga sudah mati, bukan hanya UMKM-nya. Kalau UMKM mati ini bahaya, karena 97 persen lapangan kerja dari UMKM, bisa rusuh," kata Teten dalam keterangannya, Senin (14/8/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hal ini disampaikannya pada acara #FlexingLokal bareng Google dan YouTube di Lokananta Solo, Sabtu (12/8).

Soal aturan ekonomi digital, Teten menilai media sosial seharusnya tidak boleh bersatu dengan e-commerce. Menurutnya, hal tersebut dapat membahayakan penjualan produk lokal.

ADVERTISEMENT

"Ada 4 hal, jadi medsos tidak boleh bersatu dengan e-commerce karena berbahaya. Karena perbincangan di sosial media yang nge-drive orang membeli produk, membeli di e-commerce, kalau disatukan itu bahaya, itu yang akan diatur," paparnya

"Kedua, platform digital tidak boleh jualan produk sendiri atau afiliasi produk sendiri. Nggak boleh," sambungnya.

Selanjutnya, Teten mengatakan ritel online dari luar negeri tidak bisa berjualan langsung melalui cross border e-commerce. Namun, aturan ini bukan menandakan pemerintah anti produk impor.

"Karena UMKM yang dibina Mas Gibran, Mas Ganjar, pelaku UMKM kan harus ngurus dulu ke BPOM, halal, SNI. Nah dari luar langsung lewat cross border e-commerce jualan di sini tanpa ngurus itu," jelas Teten.

"Kita tidak anti impor karena sudah perdagangan bebas, tapi masuk dulu lewat impor biasa baru di online. Kalau langsung kita kalah," lanjutnya.

Keempat, pemerintah membatasi penjualan harga termurah US$ 100 dolar untuk menghindari terjadinya predatory pricing atau dumping.

"Jangan sampai ada praktek dumping atau predatory pricing, menjual barang semurah-murahnya sehingga usai UMKM habis lumpuh baru naikin harganya. Kita akan patok, kita usulan US 100 dolar. Pak Presiden ngasih arahan, kalau bisa bikin produk dalam negeri nggak usah impor," jelasnya.

Untuk memperkuat produk lokal, Teten mengatakan pihaknya juga menggandeng Google dan YouTube untuk menyetop baju bekas impor.

"Kami perangi yang jualan lewat online. Saya minta Google jangan mewadahi. Saya juga ingin ajak Google kerja lebih konkrit, yakni mengerjakan SNI digital pada program Smesco agar kita punya ekosistem digital yang permanen," kata Teten.

Teten mengatakan saat ini pelaku usaha yang tergabung ke ekosistem digital sebanyak 22 juta pelaku. Ke depan, ia mengatakan 30 juta pelaku UMKM masuk ke dalam ekosistem digital.

"Saya juga berharap melalui digitalisasi UMKM ini para pengusaha lokal dapat mengembangkan pasar, menjangkau lebih banyak pelanggan, serta naik kelas. Ayo kita cintai, beli dan konsumsi produk-produk lokal," ucapnya.

Live Jualan Produk Asli Solo

Pada gelaran acara #FlexingLokal, Teten juga melakukan live jualan produk asli Kota Solo. Selama live shopping, produk yang dijual langsung olehnya pun itu ludes. Produk tersebut di antaranya kebutuhan bayi dan produk kecantikan.

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan program live shopping ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam membantu para pelaku UMKM berjualan produk mereka secara digital.

"Tadi di live shopping produk asli Solo sebagian besar sudah sold out. UMKM harus naik kelas dan kami akan membimbing yang masih merangkak," ujar Gibran.



Simak Video "Video: Istri Menteri UMKM Bantah soal Fasilitas Pendampingan saat ke Eropa"
[Gambas:Video 20detik]

Hide Ads