Tulus Tambunan dalam bukunya yang berjudul Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia menyebutkan pada tahun 1997/1998, saat terjadi krisis ekonomi global yang mengakibatkan Indonesia mengalami inflasi berlebih, sektor UMKM masih mampu bertahan. Maka dari itu, pemerintah perlu mendorong pengembangan dan penguatan sektor UMKM sebagai motor ekonomi rakyat dan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia.
Sektor UMKM memegang peran penting dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan diversifikasi ekonomi negara. Hal yang inilah yang menjadikannya sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Pemerintah perlu terus berfokus pada program-program mendukung UMKM, baik yang telah dilaksanakan pada masa pandemi maupun program baru yang bersifat berkelanjutan.
Kebangkitan sektor UMKM diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Sementara itu, APBN 2024 sebagai instrumen penting untuk berbagai agenda pembangunan, termasuk akselerator pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang salah satunya dengan mendorong ekspor.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Peningkatan ekspor UKM adalah salah satu contoh nyata bagaimana pemerintah menggunakan APBN 2024 untuk menyediakan sumber daya finansial kepada UKM. Dengan peran yang efektif dalam alokasi sumber daya APBN untuk mendorong ekspor UKM, pemerintah berpotensi menciptakan dampak positif yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, dan membantu UKM berkembang serta bersain di pasar global yang semakin kompleks.
Untuk itu, guna menggerakkan roda ekspor yang lebih besar, pemerintah akan terus melanjutkan program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) untuk dimanfaatkan pelaku usaha berorientasi ekspor. Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis LPEI Maqin U. Norhadi mengungkapkan program PKE UKM adalah bentuk dukungan dari negara kepada pelaku usaha berorientasi ekspor.
"Program PKE UKM merupakan bentuk kehadiran negara melalui Kementerian Keuangan RI yang diberikan kepada LPEI sebagai bentuk dukungan APBN kepada para pelaku usaha berorientasi ekspor. Dengan PKE UKM, UKM berorientasi ekspor memiliki akses yang lebih mudah ke pembiayaan, penjaminan, asuransi ekspor, dan jasa konsultasi," sebut Norhadi dalam keterangan tertulis, Rabu (8/11/2023).
Dari 2021 sampai September 2023 dukungan APBN melalui program PKE UKM telah mencapai Rp 924 miliar yang sudah dimanfaatkan oleh lebih dari 120 pelaku UKM pada lebih dari 30 produk ke lebih dari 40 negara tujuan ekspor. Untuk tahun 2024, program ini akan terus berlanjut dan diharapkan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Program PKE UKM ini dirancang khusus untuk mendukung UKM berorientasi ekspor, program PKE UKM ini juga dapat membantu mengatasi hambatan permodalan yang kerap menjadi hambatan utama UKM, sehingga ke depannya para pelaku UKM harus memiliki daya saing pada pasar internasional dan menjadi bagian dari rantai pasok global (global value chain).
Cerita UMKM Bisa Ekspor
Salah satu pelaku UKM berorientasi ekspor yang merasakan manfaat PKE UKM hingga berhasil masuk ke pasar ekspor adalah Astin Atsna yang merupakan pemilik CV Hugo Inovasi. Berawal dari pengusaha konstruksi, Astin kini beralih menjadi eksportir gula kelapa.
Perjalanan bisnis itulah yang dilalui oleh sosok perempuan Tangguh di balik CV Hugo Inovasi yang memutuskan untuk merintis bisnis di bidang produksi kelapa organik pada tahun 2019. Pengalaman Astin ini di industri gula kelapa dimulai sejak tahun 2012, ketika dia mulai memberikan pendampingan kepada para petani gula kelapa lokal.
Klik halaman selanjutnya >>>
Simak Video "Video: APINDO Sebut UMKM RI Masih Keterbatasan Akses Modal"
[Gambas:Video 20detik]