Komisi II DPR RI meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk menaikkan tunjangan kinerja (tukin) bagi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk PNS di lingkungan DPR. Diharapkan bisa naik hingga 90%.
Persoalan ini dikonfirmasi kembali oleh Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia kepada Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri PANRB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN). Adapun permintaan kenaikan tukin ini pertama kali disampaikan sebelumnya dalam rapat pada September 2023 lalu.
"Ada satu hal yang saya kira perlu juga penjelasan dari saudara menteri terkait soal DPR, tukin. Jadi dalam kesimpulan rapat pada 13 September 2023 lalu salah satunya kita minta Kementerian PANRB memberikan dukungan untuk peningkatan tukin PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal (Sekjen)," kata Doli, di Senayan, Jakarta, Senin (13/11/2023).
Seketika itu juga, Anas langsung menjawab pertanyaan tersebut. Anas mengatakan, pihaknya sudah melakukan serangkaian komunikasi. namun ternyata, syarat-syaratnya belum mencukupi untuk kenaikan tukin.
"Terima kasih ketua atas harapan Pimpinan DPR dan Komisi. Kami telah melakukan intensif komunikasi, sebenarnya syarat-syaratnya belum cukup," jawab Anas.
Akan tetapi, dirinya telah meminta untuk menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) dari Pimpinan DPR. Surat tersebut pun telah diterima dan surat pengusulan itupun juga sudah disetujui Kementerian PANRB. Hal ini sejalan dengan permintaan kekhususan yang diminta Sekjen DPR dalam hal penilaian RB.
"Nanti mudah-mudahan sebelum Desember indeksnya sudah 80 sekian (%) sehingga nanti langkah-langkah sekretariat bisa paralel bisa jalan bersama," jelasnya.
Mendengar jawaban itu, Doli pun merespon positif. Kini, tukin Sekjen DPR yang semula di kisaran 60% akan naik menjadi 80,2%. "80 sekiannya itu diharapkan di sini 80,2% ya. Syukurnya mintanya 90%," candanya.
Simak juga Video 'MenPAN-RB Sebut Honorer Bakal Dapat Uang Pensiun-Kenaikan Gaji ASN':
(shc/rrd)