.webp)
TikTok Indonesia menegaskan pihaknya tidak akan menerima tawaran maupun memberi ruang bagi pengguna yang menampilkan iklan politik. Kebijakan ini ditempuh karena aplikasi asal China itu menilai iklan politik tidak sesuai dengan tujuan aplikasi tersebut.
"Kita tidak membuka peluang bagi iklan politik. Secara advertising lewat agency atau self promote yang sifatnya iklan berbayar tentang politik itu tidak boleh sama sekali," ucap Public Policy & Government Relations, TikTok Indonesia Faris Mufid dalam agenda peluncuran "Pusat Panduan Pemilu 2024 dan kampanye #SalingJaga" di Bunga Rampai Restaurant, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2023).
Faris menjelaskan, bahwa hal ini berarti TikTok sama sekali tidak mengambil untung dari iklan yang berbau politik. Menurutnya, kebijakan ini ditempuh aplikasi tersebut sejak diluncurkan secara global pada 2016 dan di Indonesia pada 2017. Ia mengatakan saat ini ada dua jenis iklan yang ada di TikTok.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pertama adalah iklan via tim TikTok yakni sponsored content seperti kemunculan iklan setelah sejumlah video, serta hashtag yang biasa digunakan oleh brand.
Jenis kedua, adalah iklan lewat pembayaran pengguna untuk memperoleh viewers atau audiens alias self promote. Untuk self promote, pengguna melakukan top-up atau mengisi sejumlah uang di TikTok agar bisa mendapat viewers. TikTok pun tidak menerima untung dari partai maupun aktor politik untuk berbagai jenis iklan tersebut
"Jadi iklan politik, baik lewat tim kami maupun self promote itu tidak bisa. Kami tidak memberi ruang. Semisal pun ada yang ketahuan menggunakan self promote semisal lewat artis, tim moderasi kami bisa langsung membaca hal itu dan iklan langsung kena takedown," beber Faris.
Faris kemudian membeberkan, bahwa sejumlah pihak diketahui sempat mencoba menyeludupkan iklan politik lewat metode self promote. Setelah hal tersebut ketahuan, timnya pun langsung men-takedown konten tersebut.
"Dia coba self promote, tapi naiknya cuma sebentar terus kita turunkan. Mereka protes minta uangnya dikembalikan. Kami jelaskan, bahwa ini sudah sesuai terms and conditions yang ada. Soalnya saat hendak self promote kan sudah ada penjelasan tidak bisa iklan politik," ungkapnya.
Faris tidak menjelaskan siapa pihak yang mencoba memaksakan iklan politik tersebut. Kendati demikian, ia mengatakan bahwa konten yang bermuatan politik yang edukatif masih bisa muncul di TikTok.
