Jurus Pemerintah Kejar Pertumbuhan Ekonomi di Atas 5%

Selain itu, terdapat juga pengawasan dibidang seperti operasi gempur BKC illegal, profiling pengguna jasa, hingga pengawasan pemesanan pita cukai. Pelaksanaan semuanya, yaitu mulai dari pelayanan hingga pengawasan, diupayakan dengan pemanfaatan TI.

Untuk melaksanakan fungsi dari fasilitas perdagangan, Aflah bersama pihaknya telah menyiapkan kebijakan untuk pengelolaan fiskal yang sehat dan tentunya berkelanjutan.

"Sebagai bentuk pelaksanaan fungsi fasilitasi perdagangan, bea cukai menyiapkan kebijakan terkait pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Salah satunya adalah meningkatkan efektivitas diplomasi ekonomi serta kerjasama kepabeanan internasional," imbuhnya.

Selain itu, ia juga menyatakan adanya upaya penguatan, harmonisasi, dan sinkronisasi fasilitas fiskal bidang kepabeanan dan cukai, serta pengembangan Pusat Logistik Berikat (PLB). Kemudian juga dengan memberi dukungan untuk pertumbuhan (ekonomi) wilayah dan pemerataan, yang dilakukan dengan mengoptimalisasi fasilitas Kawasan Khusus.

Pada situasi ini Aflah juga menyatakan bahwa UMKM memiliki peranan yang penting untuk perkembangan ekonomi di Indonesia. Maka dari itu bea cukai menyiapkan fiskal agar dapat meningkatkan produktivitas UMKM.

"UMKM memiliki tiga peran penting terhadap perekonomian Indonesia, yaitu sebagai sarana pemerataan ekonomi rakyat kecil, sarana mengentaskan kemiskinan, dan sarana pemasukan devisa bagi negara. Sadar akan hal itu, bea cukai menyiapkan insentif fiskal untuk mendorong produktivitas sektor ekonomi melalui pemberdayaan UMKM," kata Aflah.

Selain itu, terdapat juga peran Bea Cukai dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif. Implementasi hal tersebut, Bea Cukai memperkuat pengawasannya dengan mengacu kepada konsep lima pilar pengawasan (follow the goods, follow the money, follow the transporter, follow the documents, follow the people). Kemudian dengan melakukan perbaikan probis pelayanan dan peningkatan kinerja logistik melalui implementasi National Logistic Ecosystems (NLE).

Salah satu nilai-nilai Kementerian Keuangan adalah memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman. Bentuk implementasinya harus sejalan dengan kebijakan bea cukai yaitu birokrasi dan layanan publik yang Agile, Efektif dan Efisien.

Langkah konkrit dari kebijakan ini adalah penguatan strategi komunikasi, publikasi, bimbingan pengguna jasa serta kerja sama antar Lembaga. Selain itu juga melakukan perencanaan yang strategis, manajemen risiko, pengendalian internal, penguatan budaya, dan integritas SDM. Kolaborasi dan sinergi tidak dilupakan, terutama dengan K/L, APH, dan Pemda dalam rangka pengamanan penerimaan negara serta pengembangan organisasi yang modern serta manajemen transformasi yang dinamis.

Maka dari itu Bea Cukai terus berupaya mengedepankan sinergitas dengan bersatu padu dengan pihak lainnya, dan arahan dari presiden merupakan kunci bagi arah kebijakan Bea Cukai.

"Ini bukanlah tentang aku atau kamu. Juga bukan kami atau mereka. Bukan soal barat atau timur, selatan atau utara. Sekarang bukan saatnya memikirkan itu semuanya, tapi ini saatnya memikirkan tentang bangsa kita bersama. Jangan pernah ragu untuk maju, karena kita mampu jika kita bersatu," tutup Aflah.