.webp)
Kebijakan fiskal memiliki peranan penting sebagai penjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkomitmen melaksanakan reformasi struktural dalam meningkatkan daya saing di dunia lewat pembangunan infrastruktur, perbaikan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan institusi.
Di beberapa forum kerja sama ekonomi internasional, Indonesia aktif berkontribusi dalam penetapan agenda global dan penyelesaian masalah global. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan Indonesia terus melanjutkan perjalanannya menjadi negara yang berpenghasilan tinggi atau high income country.
"Ini bukanlah perjalanan yang mulus dan mudah, karena tidak ada seorang pun yang menjanjikan bahwa menjadi negara berpenghasilan tinggi itu akan mudah, namun ini adalah sesuatu yang harus terus kita dukung dengan kebijakan institusi yang baik," ujar Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, Jumat (8/12/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada pembukaan seminar internasional Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED) ke-12 di Nusa Dua, Bali, pada 6-7 Desember 2023 lalu, Sri menjabarkan cara Indonesia bisa keluar dari kesulitan saat dihantam pandemi COVID-19.
Ia menerangkan Indonesia melindungi ekonomi negara dengan kebijakan moneter dan fiskal. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggunakan dua kebijakan tersebut dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya.
"Pada saat yang sama kita juga melihat dunia yang sangat terfragmentasi dengan perang teknologi dan fragmentasi geopolitik. Lingkungan global ini jelas mempengaruhi pilihan kebijakan dan peluang bagi suatu negara," jelasnya.
Menurutnya, fragmentasi global menjadi stimulus terjadinya peningkatan nasionalisme dan populisme. Keduanya dipastikan akan memberikan tekanan besar di sisi fiskal.
"Karena pada akhirnya, fiskal, yaitu anggaran, merupakan cerminan dari aspirasi masyarakat, sehingga sentimen terhadap nasionalisme dan populisme pasti akan ditransmisikan ke dalam kebijakan fiskal," tambahnya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan banyak negara yang mengadopsi kebijakan fiskal tertentu sebenarnya mengakomodir banyak hal, seperti defisit yang tinggi maupun utang yang tinggi.
"Tapi kalau memang mereka masih mampu untuk memiliki utang yang tinggi," terangnya.
Ia menilai kebijakan fiskal harus bisa tahan terhadap tekanan yang datang dari guncangan global. Baik dalam bentuk krisis keuangan global, pandemi, maupun yang terbaru seperti perubahan iklim.
Sri menegaskan semua bentuk krisis harus bisa direspons suatu negara. Menurutnya, Indonesia merupakan salah satu negara yang mampu merespons cepat guncangan global tersebut.
"Saya sangat senang melihat Badan Kebijakan Fiskal di Kementerian Keuangan menyadari betul perubahan dinamika global ini yang perlu dipahami karena sebetulnya ini masih terus berlangsung, belum sepenuhnya bisa dimengerti, dan pada saat yang sama juga belum final, ini bisa menciptakan dinamika yang sangat besar," tuturnya.
