Seruan masyarakat agar boikot produk yang diduga pro Israel mulai dirasakan dunia usaha hingga bikin ketar-ketir. Berbagai merek yang kena tudingan tersebut sudah merasakan berkurangnya penjualan hingga 40-45%.
Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Mandey. Kondisi ini akhirnya berpengaruh ke produksi yang mulai dikurangi.
"Transaksi produk itu berkurang 40-45%. Ini rata-rata untuk produk yang dikategorikan terafiliasi (Israel), itu sudah terdampak 40-45%. Ini yang kita hindari agar tidak berkepanjangan," kata Roy Mandey dalam Podcast Tolak Miskin 'Goncangan Boikot Produk Pro Israel Mulai Terasa', Senin (4/12) kemarin.
Produk yang disebut terafiliasi dengan Israel tersebut di antaranya produk pangan dan non pangan. Mayoritas produk yang terpengaruh ajakan boikot adalah produk fast-moving consumer goods (FMCG). "Secara agregat, keseluruhan, kita melihat berkurang 15-20%. Itu penjualan retail," sambungnya.
Berbeda dengan produk-produk kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, minyak goreng dan gula di toko-toko retail yang belum terdampak. Ramainya seruan boikot produk terafiliasi Israel juga disebut belum berpengaruh bagi nasib karyawan di toko-toko retail.
Meski begitu, Roy meyakini jika ajakan boikot berlangsung dalam jangka panjang atau lebih dari tiga bulan, sektor hulu atau industri manufaktur yang memproduksi barang-barang FMCG akan terkena imbasnya. Pasalnya menurunnya tingkat permintaan terhadap produk yang diduga terafiliasi Israel akan mengurangi produktivitas perusahaan tersebut.
Hal ini berpotensi menciptakan multiplier effect seperti menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV-2023, serta efisiensi jumlah tenaga kerja alias pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan.
Daftar Produk
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku sudah menyerahkan data sejumlah produk yang terdampak ajakan boikot ke pemerintah. Data-data tersebut diberikan agar pemerintah bisa melihat pengaruh ajakan boikot produk yang diduga pro Israel.
"(Data-data) itu sudah kami sampaikan kepada pemerintah. Jadi prinsipnya kami membantu ini sekarang untuk memberikan datanya kepada pemerintah, jadi supaya pemerintah itu clear, posisinya sekarang seperti apa, dampak ekonominya seperti apa, pengaruhnya seperti apa," ucap Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani saat ditemui di Swissotel PIK Avenue, Jakarta Utara, Kamis (7/12).
Meski begitu, Shinta enggan berbicara lebih banyak soal rincian produk-produk yang terdampak ajakan boikot. Lagipula, data-data yang diberikan kepada pemerintah disebut bukan berasal dari internal Apindo.
"Data ini bukan milik kita, jadi kita akan kembalikan lagi kepada pemerintah supaya mereka tahu aja situasi di lapangan seperti apa," sambungnya.
Pengusaha meminta pemerintah turun tangan mengatasi dampak gerakan boikot produk yang diduga terafiliasi Israel. Seruan boikot tersebut dinilai berawal dari informasi yang tidak bisa dipastikan sumbernya.
Majelis Ulama Indonesia pada 15 November 2023 mengeluarkan fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Pejuang Palestina. Fatwa MUI tersebut merekomendasikan agar umat Islam menghindari transaksi produk terafiliasi Israel, namun tidak pernah ada keterangan produk mana yang dimaksud.
Oleh sebab itu, pengusaha meminta agar pemerintah menegaskan garis batas produk terduga afiliasi Israel seperti apa yang sebaiknya dihentikan penggunaannya oleh masyarakat.
"Ini harapan kami yang disampaikan, pemerintah hadir membeli balancing dan observasi seperti yang dikatakan beberapa saat lalu. Yang diboikot itu hanya produk-produk yang diproduksi di Israel. Tapi kalau produknya, tenaga kerjanya di Indonesia dan mematuhi aturan dan sebagainya, itu dijaga marwahnya karena ekonomi kita," ucap Roy dalam Podcast Tolak Miskin 'Goncangan Boikot Produk Pro Israel Mulai Terasa', Senin (4/12).
(aid/eds)