Wakil Menteri Perdagangan RI (Wamendag) Jerry Sambuaga menyampaikan pihaknya terus berupaya mendorong pemberdayaan petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menunjang manajemen pasokan. Kemendag juga mendukung tata niaga komoditas yang berkeadilan.
"SRG (Sistem Resi Gudang) dan PLK (Pasar Lelang Komoditas) diharapkan dapat menciptakan efisiensi mata rantai perdagangan, sarana pembentukan harga yang transparan, dan referensi harga komoditas. Tidak hanya itu, instrumen ini merupakan pilihan bagi petani, nelayan, dan UMKM dalam menunjang manajemen pasokan dan membuka akses pembiayaan," ujar Jerry, dalam keterangannya, Senin (12/2/2024).
"Lebih jauh lagi, skema ini diharapkan dapat menjadi instrumen logistik dan distribusi, serta pemberdayaan petani, nelayan, dan UMKM untuk mendukung tata niaga komoditas yang berkeadilan," sambungnya.
Hal ini disampaikan Jerry saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Kebijakan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas yang digelar Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) di Hotel Mercure, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Jumat (9/2). Sosialisasi ini dihadiri 200 peserta yang terdiri dari petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat di Kabupaten Minahasa.
Jerry menjelaskan pemerintah terus mendorong pengamanan dan penguatan pasar dalam negeri. Caranya, membenahi sistem distribusi yang menunjang daya saing perdagangan, perbaikan iklim investasi, peningkatan ekspor, pemberdayaan UMKM, dan perlindungan konsumen.
Dari berbagai upaya tersebut, salah satu yang terus dikembangkan Kementerian Perdagangan melalui Bappebti adalah instrumen SRG dan PLK.
Jerry mengatakan nilai Resi Gudang yang diterbitkan pada 2023 tercatat sebesar Rp 954,55 miliar dengan total pembiayaan mencapai Rp583,98 miliar. Adapun komoditasnya terdiri dari gabah, beras, kopi, ikan, rumput laut, dan gula.
Potret SRG pada 2023 tersebut sudah cukup baik, namun capaian tersebut belum optimal. Pemanfaatan SRG masih dapat ditingkatkan, baik jumlah SRG yang dimanfaatkan maupun komoditasnya.
Untuk itu, Kemendag melaksanakan Sosialisasi Kebijakan SRG dan PLK dalam rangka perluasan pemanfaatan SRG nasional, termasuk di Sulawesi Utara.
"Percepatan optimalisasi SRG harus dilakukan. Hal ini dapat ditempuh melalui fokus SRG untuk orientasi ekspor, pelibatan pelaku UMKM, integrasi sistem, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, dan penguatan regulasi dengan penyusunan ketentuan umum bidang SRG," papar Jerry.
"Kementerian Perdagangan juga membangun 123 gudang SRG yang kepemilikannya telah diserahkan ke pemerintah daerah di 105 kabupaten/kota untuk mendorong percepatan pelaksanaan SRG. Perluasan pemanfaatan SRG di berbagai daerah tersebut, tidak terkecuali di Sulawesi Utara," lanjutnya.
(anl/ega)