Pembiayaan masih menjadi salah satu kendala pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Untuk itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengusulkan skema pembiayaan dengan credit scoring atau skor kredit.
Teten mengatakan, pihaknya telah berdiskusi mengenai skema tersebut dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan disambut baik oleh keduanya. Bahkan OJK tengah mempersiapkan kebijakan agar skema tersebut bisa terlaksana.
"Alhamdulillah perkembangan sudah bagus. Credit scoring kami kemarin sudah bicara dengan Menteri Keuangan, kami bicara dengan OJK, dan di OJK juga sedang disiapkan infrastruktur kebijakan yang memungkinkan bisa terlaksana dengan credit scoring," kata Teten dalam acara Indonesian Clothing Summit 2024, Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (1/8/2024).
Dia menjelaskan, skema tersebut telah diterapkan di perbankan, tapi masih dalam skala kecil. Dengan skema ini, Teten bilang, ada data tambahan yang menjadi faktor pertimbangan, seperti telepon dan listrik. Dia optimistis dengan tambahan dua data tersebut semakin banyak pelaku UMKM yang mendapatkan pembiayaan.
"Dengan credit scoring, artinya ada data alternatif di luar data historik kredit, seperti data telepon, data PLN (listrik). Dengan dua tambahan data itu, bisa makin banyak UMKM yang menerima kredit perbankan," terangnya.
Lebih lanjut, Teten menyebut, saat ini baru 19% pelaku UMKM yang dapat mengakses pembiayaan perbankan. Padahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta 30% pelaku UMKM bisa mendapatkan kredit perbankan pada 2024.
Teten menilai target tersebut sulit tercapai apabila tidak ada perubahan dalam skema pembiayaan. Untuk itu, pihaknya mendorong skor kredit diterapkan.
"Kita optimis, kita sudah, ini scientific ya, karena sudah digunakan di 145 negara. Nah tapi para UMKM-nya harus sudah mulai pencatatan, ini juga secara digital, supaya nanti bisa mudah dilakukan track record digital mengenai kesehatan usaha," imbuhnya.
(ara/ara)