Bos Bappenas Yakin Ekonomi RI Bangkit, Punya Pengalaman Lewati Kemiskinan Ekstrem

Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy menyoroti terkait kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini tengah menghadapi tantangan cukup serius. Namun, ia menyakini Indonesia dapat keluar dari masalah tersebut dengan berbagai program yang ada.

Dia mengatakan, hal tersebut juga pernah dialami Indonesia pada beberapa puluh tahun lalu.Ia mengungkapkan Indonesia pernah menghadapi kemiskinan ekstrem pada era 1970-an, di mana lebih dari 70% penduduk hidup dalam kondisi miskin, di mana tidak hanya masyarakat desa yang tidak bisa makan dengan layak, tapi juga di kota.

Lanjutanya, pada era 1970-1990 kondisi tersebut bisa terlewati dengan angka pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

"Yang tidak hanya orang kota tidak bisa makan telur, tapi tidak bisa makan nasi juga. Namun demikian, dalam kerangka jangka waktu antara tahun 70-an sampai tahun 90-an, kita pernah mengalami pertumbuhan yang tinggi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan," katanya dalam RDP dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (18/3/2025).

Dengan pengalaman tersebut, Rachmat optimis target pertumbuhan ekonomi tahun 2025, di atas 5 persen atau sebesar 5,3 persen. Hal ini bisa dilalui dengan berbagai program pengembangan hilirisasi dan industrialisasi padat karya, transformasi digital, mewujudkan ketahanan pangan, mewujudkan ketahanan energi, mewujudkan ketahanan air, pembangunan 3 juta rumah.

Ia mengatakan, untuk mendukung ketahanan pangan, perlu adanya intervensi melalui pengembangan kawasan sentra produksi pangan, lumbung pangan di beberapa wilayah Sumatera, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Papua Selatan.

"Dalam program tersebut mencakup berbagai inisiatif seperti pengembangan lumbung pangan yang terintegrasi dengan pendekatan geospasial, pengembangan pangan hewani termasuk produk unggas dan susu sapi, penguatan pangan lokal dan nabati dengan fokus pada produk berbasis garipan lokal pengembangan varitas pada fortifikasi dan biofortifikasi untuk meningkatkan kandungan gizi dalam produk beras," katanya.

Racmat menambahkan, untuk memastikan keberlanjutan program ini, pemerintah akan menyiapkan rancangan berupa Peraturan Presiden yang mengatur pengembangan kawasan ketahanan pangan dan kebijakan yang terkait investor pertanian. Diharapkan melalui strategi ini Indonesia mampu mencapai ketahanan pangan yang lebih kuat dan meningkatkan kesejahteraan petani serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

"Jadi tidak ada alasan bagi negara seperti Indonesia untuk terjebak di dalam seperti middle income trap. Bahwa ada caranya, mari kita carikan jalan sama-sama. Saya juga tidak ingin ini seperti utopia. Seperti arah yang tidak ada jalannya. Karena ini semua ada jalannya," katanya.