Presiden Prabowo Subianto mau menghapus sistem kerja outsourcing. Rencana itu akan dikaji oleh Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan dibentuk.
Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional terdiri dari seluruh pimpinan serikat buruh di seluruh Indonesia. Dewan ini berperan untuk menelaah keadaan buruh, mengevaluasi regulasi perburuhan, dan memberi nasihat kepada Presiden.
"Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, bagaimana caranya kita, kalau bisa segera, tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing," kata Prabowo dalam pidatonya di May Day 2025 di Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).
Namun begitu, Prabowo menekankan rencana tersebut harus dilihat secara realistis. Menurutnya, regulasi ketenagakerjaan juga harus berpihak pada kepentingan para investor dan pengusaha.
Pasalnya, jika para investor merasa keberatan dengan regulasi ketenagakerjaan, banyak investor yang enggan membangun pabrik di Indonesia. Dalam situasi tersebut, para buruh terancam kehilangan pekerjaannya.
"Kita juga harus realistis, harus juga realistis, kita juga harus menjaga kepentingan para investor-investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja," tegasnya.
Prabowo juga berjanji akan segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Satgas ini perlu dibentuk untuk melindungi buruh dari kesewenang-wenangan pengusaha agar tidak seenaknya melakukan PHK.
" kita akan segera membentuk satuan tugas PHK kita tidak akan memberikan rakyat kita, kita tidak akan membiarkan pekerja-pekerja kita di PHK seenaknya," tegasnya.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan merata tidak akan segan melakukan intervensi kepada pengusaha yang abaikan terhadap hak buruh. "Bila perlu, bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan," tutupnya.
(rrd/rrd)