Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diklaim memberikan perputaran ekonomi hingga Rp 50 triliun di seluruh wilayah Indonesia. Perputaran ekonomi tersebut utamanya berasal dari belanja pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur-dapur MBG.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan sejauh ini sudah ada 5.905 SPPG di Indonesia. Ribuan dapur MBG itu telah melayani makan gratis untuk sekitar 20,5 juta orang penerima.
"Sampai hari ini sudah ada 5.905 satuan pelayanan pemenuhan gigi, di seluruh provinsi. Jadi pada tanggal 15 Agustus, Pak Presiden menyampaikan ada 5.800, hari ini sudah 5.905 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang dapat melayani lebih dari 20 juta. Kalau dihitung sebetulnya sudah 20,5 juta," kata Dadan dalam Talkshow Potret 1 Tahun BGN, Selasa (19/8/2025).
Dia melanjutkan SPPG dibangun sendiri oleh mitra BGN tanpa kucuran APBN yang ada di anggaran tahunan BGN. Mitra tersebut ada yang berlatar belakang pengusaha, organisasi masyarakat, hingga beberapa instansi pemerintah.
Sehingga pembangunan dapur-dapur MBG ini tidak menyerap anggaran belanja yang sudah disiapkan untuk BGN sepanjang 2025 ini. Meski begitu, menurutnya proses pembangunan SPPG di berbagai daerah ini sudah menciptakan perputaran ekonomi hingga Rp 50 triliun hingga Agustus 2025 ini.
Sebab bos BGN ini memprediksi kebutuhan dana untuk membangun satu dapur MBG mencapai Rp 1,5-2 miliar. Di mana 5.905 SPPG sudah beroperasi yang memberikan perputaran dana Rp 12 triliun, dan menurut Dadan masih ada 19.000 dapur MBG lain yang sudah terbangun dengan dana Rp 38 triliun namun masih menunggu verifikasi pihaknya agar bisa beroperasi.
"(Sebanyak) 5.905 SPPG yang sekarang sudah operasional itu murni 100% uang dana masyarakat. Kalau dihitung dengan rupiah, 5.900 itu kurang lebih hampir Rp 12 triliun. Sementara kami sedang memverifikasi juga yang sudah lolos di portal mitra kami ada 19.000, yang ini tinggal kami percepat verifikasinya," paparnya.
"Walaupun belum operasional, tapi bangunannya sudah berdiri dan itu kurang lebih 19.000. Kalau dikalikan Rp 2 miliar saja sudah Rp 38 triliun. Jadi Rp 38 triliun ditambah Rp 12 triliun itu Rp 50 triliun," ucap Dadan lagi.
Dadan memaparkan hingga kini, anggaran APBN yang dikucurkan lewat BGN hanya berkisar Rp 10,5 triliun. Anggaran sebesar itu difokuskan untuk modal pemenuhan makan bergizi yang akan diberikan kepada penerimaan manfaat.
Karenanya menurut Dadan setiap Rp 1 rupiah yang dikeluarkan pemerintah untuk pemenuhan gizi masyarakat menciptakan perputaran ekonomi hingga lima kali lipat dari semula.
"Jadi kami hitung untuk infrastruktur saja, Rp 1 yang dikeluarkan oleh Badan Gigi itu telah men-trigger Rp 5 uang masyarakat yang dalam bentuk investasi," katanya.
"Purchase kami keluarkan Rp 10,5 triliun, uang yang beredar di masyarakat yang dari dana masyarakat kurang lebih Rp 50 triliun. Jadi kalau di daerah-daerah toko material itu kebingungan karena banyaknya orang belanja untuk membangun bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi," papar Dadan.
Simak juga Video: Respons Mendikdasmen soal Makan Gratis Sedot 44% Dana Pendidikan
(fdl/fdl)