Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Puan Maharani menerima perwakilan massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh yang menggelar aksi demonstrasi hari ini di depan Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Dalam pertempuran tersebut ia dampingi Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto hingga Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris. Ia menyampaikan pertemuan ini merupakan langkah bagi DPR untuk mendengarkan aspirasi dari Buruh.
"Alhamdulillah bahwa kita pada kesempatan ini bisa bertemu untuk bisa mendengar aspirasi dan menerima masukan dari Bapak-bapak semua," katanya di Ruang Abdul Muis, gedung DPR RI, Senayan.
Setelahnya ia mempersilahkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea untuk menyampaikan aspirasinya. Andi kemudian menyampaikan bahwa pihaknya hadir di sini karena adanya keresahannya terkait dengan kondisi bangsa Indonesia, mulai dari adanya aksi unjuk rasa yang anarkis hingga menuntut adanya supremasi sipil.
"Kami menegaskan di sini, dua konfederasi buruh terbesar dan mayoritas ada di Indonesia mendukung supremasi sipil, apapun risikonya kami berada di garis depan," kata Andi.
Andi juga memberikan dukungan kepada DPR untuk tidak pernah takut dengan tindakan atau tekanan intervensi dari pihak manapun. Dan tetap selalu mendengarkan aspirasi rakyat.
"Apalagi saya dengar rumahnya Ibu Ketua DPR sampai didatangi oleh perusuh. Waktu itu, semua teman-teman buruh sudah siap (mengamankan) karena tidak boleh memaksa sampai di hal ranah pribadi seperti itu," katanya.
Andi juga menyampaikan bahwa buruh akan menggelar Apel Kebangsaan yang akan dihadiri oleh sekitar 100 ribu orang di Bekasi pada 8 Oktober 2025.
"Yang akan dihadiri 100 ribu buruh untuk menegaskan NKRI harga mati, supremasi sipil adalah segalanya buat kami. Dan juga kami mendukung pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk tetap berjalan tanpa gangguan apapun, mendukung DPR ini, dan yang paling penting juga adalah Polri direformasi lembaganya. Tapi jangan ada hidden agenda yang tiba-tiba punya tujuan tertentu soal tutup pimpinan Polri," katanya.
Kemudian ia menuntut RUU Ketenagakerjaan untuk segera dibentuk dan disahkan. Ia menilai DPR selama ini lambat dalam merespon RUU Ketenagakerjaan. Selain itu, ia juga mendukung langkah pemerintah untuk menindak tegas pelaku kerusuhan dari demonstrasi yang lalu.
"Saya agak miris ketika melihat beberapa tokoh meminta di RJ kan (Restorasi justice) semua. Bagaimana rasa keadilan, ada tiga atau empat orang terpanggang api di gedung DPRD Sulawesi Selatan, terus kita membebaskan pelakunya. Itu sudah tidak betul, demokrasi macam apa seperti itu," katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Ramidi membacakan 6 Pernyataan Sikap Buruh:
Pertama, Buruh menyatakan mendukung dan berada di garis terdepan untuk tegaknya supremasi sipil di Indonesia.
Kedua, mendukung Kepolisian Republik Indonesia untuk menegakkan hukum secara profesional dan tidak ada tekanan mengenai individu pimpinan Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan pergantian pimpinan Kepolisian Republik Indonesia adalah hak Presiden Republik Indonesia yang harus dihormati.
Ketiga, mendorong pengusutan tuntas aksi unjuk rasa anarkis yang terjadi pada akhir Agustus 2025 yang berkaitan dengan pembakaran fasilitas publik, seperti gedung DPRD dan fasilitas publik lainnya. Kemudian bagi peserta aksi yang tidak melakukan tindakan pidana agar dibuka ruang restorasi justice.
Keempat, mendorong segera diselesaikan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru yang dapat menunjukkan sebuah industri yang harmonis, dinamis, dan keadilan serta mampu menciptakan hubungan kerja yang adil, layak, inklusif, serta menjamin kepastian hukum bagi semua pihak.
Kelima, mendukung penuh pemerintah Pemerintah Presiden Republik Indonesia Presiden Prabowo Subianto untuk terus melakukan program-program yang berpihak untuk rakyat Indonesia.
Keenam, mendukung DPR untuk terus membuka ruang demokrasi dan meningkatkan inspirasi rakyat.
(kil/kil)