Pernyataan ekonom senior Chatib Basri bahwa Indonesia tahun 2026 tidak sedang menuju krisis seperti tahun 1998 pada dasarnya layak diapresiasi. Secara makroekonomi, Indonesia memang jauh lebih kuat dibandingkan era krisis moneter.
Rezim nilai tukar yang fleksibel, perbankan yang lebih sehat, cadangan devisa yang lebih kuat, serta kemampuan pelaku ekonomi dalam mengelola risiko valuta asing menunjukkan bahwa Indonesia tidak sedang berada di tepi jurang seperti tiga dekade yang lalu.
Namun, justru di tengah optimisme tersebut muncul pengakuan yang jauh lebih penting daripada perdebatan mengenai kurs rupiah, defisit fiskal, atau ancaman resesi. Chatib Basri mengakui bahwa kelompok yang paling tertekan selama tujuh tahun terakhir adalah kelompok masyarakat berpendapatan menengah, khususnya desil 5 hingga desil 8.
Pada hemat saya, penjelasan CB adalah sebuah pengakuan yang jujur bahwa selama ini kebijakan ekonomi kita lebih memihak kepada kelompok atas dan teratas, dan bawah dan terbawah, namun EGP (emang gue pikirin) dengan kelas menengah. "Pengakuan" ini seharusnya mengguncang kesadaran para perumus kebijakan ekonomi.
Sebab jika pertumbuhan ekonomi tetap terjadi, inflasi relatif terkendali, sistem keuangan stabil, bantuan sosial terus diperluas, dan investasi terus didorong, mengapa justru kelas menengah mengalami pertumbuhan negatif? Bahkan, efek dominonya berlanjut dengan jatuhnya daya beli kelas menengah secara agregat, yang menekan ketahanan ekonomi Indonesia secara mikro.
Ini yang dibaca oleh pengamat dan pelaku ekonomi internasional, dan menghentak dua indikator ekonomi yang menjadi etalase ekonomi modern: jatuhnya nilai mata uang dan merosotnya secara drastis pasar modal.
Isu Keilmuan
Pertanyaan tersebut membawa kita kepada kemungkinan yang selama ini jarang dibicarakan secara terbuka: jangan-jangan persoalan Indonesia bukan lagi persoalan teknis ekonomi, melainkan persoalan teoritis. Jangan-jangan yang sedang kita hadapi adalah kemiskinan teori ekonomi yang kemudian melahirkan kemiskinan kebijakan ekonomi. Karena kebijakan adalah anak dari teori, maka kebijakan yang memiskinkan juga adalah anak teori yang miskin -dan memiskinkan.
Selama beberapa dekade terakhir, pembangunan ekonomi Indonesia bergerak dalam pola yang relatif konsisten. Negara memberikan berbagai fasilitas bagi pemilik modal dan investor dengan asumsi bahwa mereka adalah mesin pertumbuhan ekonomi.
Baca juga: Utang Luar Negeri RI Naik Jadi Rp 7.768 T! |
Pada saat yang sama, negara memperluas berbagai bentuk perlindungan sosial kepada kelompok miskin melalui subsidi, bantuan tunai, jaminan kesehatan, dan program-program kesejahteraan lainnya.
Dari sudut pandang ekonomi arus utama, strategi ini tampak masuk akal. Kelompok atas dipandang sebagai penggerak investasi dan pencipta lapangan kerja. Kelompok bawah dipandang sebagai kelompok yang harus dilindungi demi menjaga stabilitas sosial dan memenuhi amanat keadilan sosial.
Simak Video "Video #Tanyadetikfinance Ekonomi RI Tumbuh 5,29%, Apa Dampaknya ke Masyarakat?"
(ang/ang)