Pasar karbon Indonesia kini memasuki tahap implementasi yang nyata. Hal ini ditandai dengan penyerahan Persetujuan Menteri Kehutanan bagi proyek perdagangan karbon, serta peresmian Indonesia Forestry Carbon Hub.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan selaku Ketua Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Zulkifli Hasan (Zulhas) tujuan akhir perdagangan karbon bukan semata menghadirkan transaksi bernilai besar, tetapi memastikan manfaat ekonominya dirasakan langsung oleh masyarakat yang selama ini menjaga kawasan hutan.
"Masyarakat di sekitar hutan harus menjadi pihak yang pertama merasakan manfaat ekonomi karbon. Mereka menjaga hutan, maka mereka juga harus memperoleh nilai tambah dari kelestarian hutan tersebut. Pasar karbon harus menjadi instrumen yang menghadirkan kesejahteraan sekaligus menjaga hutan Indonesia tetap lestari," ujar Zulhas dalam keterangan tertulis, Selasa (7/7/2026).
Pemerintah meyakini ekosistem perdagangan karbon akan mendorong investasi hijau hingga US$ 5,8 miliar atau sekitar Rp 104,26 triliun (kurs Rp 17.977), sekaligus mempercepat pencapaian target penurunan emisi nasional.
Adapun persetujuan Menteri Kehutanan yang diserahkan mencakup penerbitan lebih dari 31,7 juta ton CO₂e unit karbon dari kawasan seluas sekitar 224 ribu hektare, yang menjadi langkah awal implementasi Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon.
Zulhas menambahkan, pemerintah terus menghilangkan berbagai hambatan implementasi agar pasar karbon tidak berhenti sebagai konsep, melainkan menjadi instrumen ekonomi yang benar-benar berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi Indonesia.
Melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah mempercepat penyelesaian regulasi, menyelaraskan kewenangan antar sektor, serta membangun infrastruktur perdagangan karbon yang kredibel, transparan, dan dipercaya pasar internasional.
Ke depan, pemerintah akan terus mempercepat penyelesaian seluruh infrastruktur perdagangan karbon nasional, termasuk peluncuran Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), yang dikembangkan Kementerian Lingkungan Hidup didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai tulang punggung ekosistem perdagangan karbon Indonesia.
Simak juga Video 'Purbaya: Kita Bersyukur di Tengah Gejolak Global, Ekonomi RI Masih Terjaga':
(acd/acd)