Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengatakan saat ini masih dalam proses pembentukan bursa Crude Palm Oil (CPO). Bursa berjangka CPO sendiri ditargetkan ada pada Juni 2023 mendatang.
"Di Raker (rapat kerja) kemarin, Pak Menteri Perdagangan minta bulan Juni. Apakah bisa terwujud? Akan kami upayakan sekeras mungkin. Tetapi, saya tidak memungkiri ini ternyata tidak semulus yang bisa kita bayangkan," ujar Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko saat sesi Ngobrol Bareng Bappebti di Ciasem 12, Jakarta Pusat, Jumat (31/3/2023).
Salah satu alasannya, kata Didid, Uni Eropa telah mengesahkan Undang-undang anti-deforestasi (European Union Deforestation Regulation/EUDR) yang didalamnya berisi ketentuan yang akan mengatur dan memastikan konsumen di Uni Eropa (UE) untuk tidak membeli produk yang terkait deforestasi dan degradasi hutan, di mana salah satu pasalnya mengelompokkan sawit sebagai tanaman berisiko tinggi.
Saat ini pihaknya masih menggodok berbagai alternatif yang dapat dilakukan supaya bursa CPO ini dapat meluncur dalam sesuai waktu yang ditetapkan.
Alternatif pertama, bursa ini hanya melakukan pencatatan saja yang nantinya akan dibuat harga rata-ratanya. Namun demikian, menurut pihaknya, alternatif ini tidak akan efektif untuk membentuk harga CPO.
Alternatif kedua, yang masuk ke dalam bursa hanyalah sebagian CPOnya saja.
"Misalnya, tahun 2022, ekspor CPO kita 26 juta ton. Dari 26 juta ton, itu tidak semuamya masuk bursa, tetapi katakanlah 10% saja yang masuk bursa, itu kan nanti akan membentuk price discovery yang nanti akan membentuk price reference," katanya.
Price reference ini, lanjut Didid, nantinya akan dijadikan harga patokan pada harga ekspor, potongan keluar, pemungutan pajak, dan lainnya.
"Alternatif ketiga, semuanya masuk bursa. (Contoh) yang 26 juta ton tadi itu, masuk bursa," paparnya.
Meski demikian, ia menargetkan pihaknya sudah dapat menentukan alternatif-alternatif yang akan digunakan pada paruh awal bulan April mendatang.
"Mudah-mudahan di paruh pertama April, berarti sebelum Lebaran, kami sudah bisa menentukan alternatif mana yang digunakan sehingga akan tahu jalannya seperti apa, sehingga peraturannya dan sebagainya akan segera terbit," ujarnya.
(hns/hns)