RI Dapat Hibah Rp 248 M dari Uni Eropa dan Prancis buat Geber Transisi Energi

Shafira Cendra Arini - detikFinance
Rabu, 05 Feb 2025 12:57 WIB
Direktur Keuangan PT PLN (Persero) Sinthya Roesly/Foto: Shafira Cendra Arini/detikcom
Jakarta - Indonesia melalui Indonesia Energy Transition Facility (IETF) mendapat hibah 14,7 juta euro atau setara Rp 248,43 miliar (kurs Rp 16.900) dari Uni Eropa (UE) dan Prancis. Pendanaan ini merupakan bagian dari program 5 tahun yang berlangsung dari tahun 2025 hingga 2030.

Program IEFT sendiri dirancang oleh Agence Francaise de Development (AFD) yang dibiayai oleh UE dan Prancis sebagai dukungan untuk implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP), khususnya program pinjaman 500 juta euro. UE akan menyediakan 10,6 juta euro dari jumlah hibah tersebut, sementara Prancis lewat AFD menyumbangkan 4,1 juta euro.

Direktur Keuangan PT PLN (Persero) Sinthya Roesly mengatakan, 44% dari pendaan tersebut yakni 6,5 juta euro atau Rp 109,85 miliar akan dipergunakan untuk mendukung transisi energi.

"Tujuannya adalah untuk mendukung transisi energi di Indonesia, dan tentu saja, sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dalam eksekusi, PLN akan bertanggung jawab dan kami sangat berkomitmen untuk mendukung hal ini. Ini juga merupakan bagian dari program energi transisi dan dekarbonisasi kita pada tahun 2060," kata Shinthya dalam acara Kick Off Meeting IETF di Pullman Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

Shinthya mengatakan, pihaknya juga akan menggunakan hibah tersebut untuk pengembangan kapasitas atau peningkatan kelembagaan yang juga membantu transisi energi di masa mendatang. Pihaknya juga sangar menghargai dukungan dari pemerintah Prancis kepada AFD sejauh ini, di mana Indonesia telah bermitra selama 15 tahun terakhir sejak 2010.

"Jadi kami telah menikmati sekitar 150 juta euro dukungan dari AFD dalam bentuk pembiayaan untuk berbagai proyek, transmisi, distribusi, dan juga proyek potensial sekitar US$ 300 juta di bawah payung program transisi energi. Dan itu akan diperluas untuk proyek energi terbarukan. Jadi ini sangat kontekstual dengan diskusi kita hari ini," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan, IETF merupakan kerja sama antara pemerintah Indonesia dalam dengan Kementerian ESDM dengan AFD. Menurutnya, kerja sama ini tidak hanya menunjukkan dukungan terhadap kerjasama pemerintah Indonesia dan Prancis, tetapi juga komitmen kita bersama untuk mewujudkan transisi energi di Indonesia.

"Tadi Pak Dubes (Prancis Fabien Penone) telah berbisik kepada saya, bahwa Prancis sangat komitmen untuk melanjutkan kerja sama tentang transisi energi. Jadi kalau dalam bahasa Pak Menteri kami, ini bukan omon-omon," kata dia, dalam sambutannya.

Ia menekankan, langkah ini sejalan dengan visi dan prioritas sektor energi dalam Kabinet Merah Putih 2024-2029 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menitikberatkan salah satunya pada ketahanan dan swasembada energi, guna memastikan kemandirian dan keberlanjutan energi nasional.

Beberapa program prioritas yang sedang dijalankan saat ini antara lain Hilirisasi Mineral dan Batu Bara serta Minyak dan Gas Bumi, Peningkatan Lifting Minyak dan Gas Bumi, Penerapan B40 atau Biodiesel 40%, dan Penyediaan Gas untuk Industri Dalam Negeri. Dalam menjalankan program prioritas tersebut kementerian ESDM tetap menjaga komitmen untuk memenuhi kewajibannya dalam mencapai target INDC tahun 2030 dan juga Net Zero Emission tahun 2060 atau lebih cepat.

Sebagai informasi, Program IETF terbagi menjadi dua komponen penting untuk mengembangkan transisi energi yang adil di Indonesia, antara lain dukungan terhadap kebijakan energi dan persiapan proyek energi terbarukan dan jaringan.

Pertama, terkait dukungan terhadap kebijakan publik transisi energi dengan Kementerian ESDM, tujuannya untuk memfasilitasi transisi energi yang adil dalam hal regulasi di sektor energi itu sendiri dan aspek lingkungan, sosial, dan gender terkait. Hal ini akan mendorong investasi dari sektor swasta terkait energi terbarukan dan kerangka kerja yang berkelanjutan secara lingkungan dan sosial untuk transisi energi.

Kedua, terkait persiapan dan pelaksanaan proyek, dukungan kelembagaan dan pengembangan kapasitas untuk BUMN energi harapannya akan berkontribusi untuk memastikan bahwa portofolio proyek energi terbarukan layak, selaras dengan praktik lingkungan dan sosial terbaik, dan dapat ditingkatkan, untuk mencapai target JETP dalam penyebaran energi terbarukan.


(shc/ara)

Berita Terkait
Berita detikcom Lainnya
Berita Terpopuler

Video

Foto

detikNetwork