-
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama ingin menghilangkan bahan bakar minyak (BBM) bersubdisi di Jakarta. Politisi yang biasa disapa Ahok ini akan mencabut subsidi BBM di seluruh wilayah Jakarta per Januari 2015.
“Saya sudah ngomong ke Sekda saya, sekarang lagi mau menyurati semua SPBU untuk tidak menjual BBM subdisi mulai Januari depan di Jakarta. Kalau mereka masih jual, license-nya akan kita tarik,” kata Ahok pekan lalu.
Hal ini sontak menuai komentar dari berbagai pihak. Ada pihak yang setuju ada juga yang kurang setuju. Mulai dari Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) hingga para menteri.
Rencana Ahok ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian ESDM. "Itu bagus, kita dukung," ucap Susilo.
Namun Susilo mengharapkan, agar Pemprov DKI Jakarta tidak menghapus seluruh BBM subsidi, karena harus dipikirkan juga nasib angkutan kota.
"Tentunya tidak boleh dihapus semua. Dikecualikan bagi kendaraan untuk angkutan umum," tutupnya.
Menurutnya, kebijakan tersebut bisa dilakukan tanpa perlu restu dari pemerintah pusat atau Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
"Rasanya sih nggak perlu izin pemerintah pusat atau Kementerian ESDM bahkan BPH Migas," katanya.
Menurutnya, jatah BBM subsidi merupakan hak masing-masing bandara termasuk DKI Jakarta. Sehingga Pemprov DKI Jakarta bisa atur kebijakan BBM subsidi termasuk tidak menggunakan sama sekali.
"BBM subsidi itu merupakan hak daerah untuk mengendalikan BBM subsidi," ucapnya.
Bayu berpesan pelaku usaha tidak mengambil kesempatan dengan menaikan harga atas hilangnya BBM subsidi di Ibu Kota.
"Saya terus terang meminta langsung kepada pelaku usaha tidak mengambil kesempatan di saat kita semua harus bahu membahu menjaga ekonomi. Tidak ada kenaikan dari harga solar subsidi, hanya ada pembatasan jam-nya saja, jadi tidak ada kenaikan biaya," ungkap Bayu.
Sementara itu, Bayu juga mengumpulkan semua masukan dari pelaku usaha terutama perusahaan logistik. Umumnya pelaku usaha logistik mengeluh pembatasan pembelian BBM subsidi yang berlaku hanya pada pukul 06.00-18.00.
"Jadi ada pelaku usaha yang mengeluh, kalau bisa pembatasan pembelian BBM subsidi jangan diberlakukan pada jam 06-18.00 tetapi jam 12.00 sampai 24.00 malam," imbuhnya.
Semua masukan itu telah disampaikan kepada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk dipertimbangkan.
"Kita sudah laporkan ke ESDM untuk mempertimbangkan. Jadi ini baru beberapa hari diberlakukan tetapi bukan berarti karena pembatasan pembelian BBM subsidi, jadi harga harus naik," jelasnya.
Rencana Ahok ini juga mendapat dukungan penuh dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) asal tak omdo (omong doang).
"Bagus itu, kalau itu dilakukan dua jempol buat Pak Ahok, itu yang kita tunggu-tunggu selama ini, asal tak omdo," ucap Fanshurullah Asa kepada detikFinance.
Menurutnya, dengan kebijakan Pemprov DKI Jakarta mengirim surat ke masing-masing SPBU agar tidak menjual BBM subsidi per 1 Januari 2015, maka dapat menjadi dasar BPH Migas untuk tidak memberikan alokasi BBM subsidi untuk Jakarta.
"Jika tahun depan pemerintah masih mengalokasikan BBM subsidi, maka cukup surat ke SPBU itu, kami tidak akan memberikan alokasi BBM subsidi, alokasi untuk Jakarta dialihkan ke daerah lain yang lebih butuh," katanya.
Ia menambahkan, BBM subsidi tidak boleh benar-benar hilang dari Jakarta, kebijakan tersebut seharusnya berlaku untuk kendaraan pribadi saja dan tidak berlaku untuk angkutan umum.
"Angkutan umum tetap harus dapat BBM subsidi, karena itu merupakan kehadiran negara untuk masyarakat yang tidak mampu, saya berharap kebijakan ini serius, kalau benar dilaksanakan jempolan buat Pak Ahok," tutup Fanshurullah.
Organda DKI Jakarta memastikan kendaraannya akan tetap dapat BBM subsidi meski mulai tahun depan Ahok minta BBM subsidi dihapus dari Jakarta.
"Kita tadi ikut rapat sama Wamen ESDM, BPH Migas, Organda dan Pemprov DKI Jakarta, memang direncanakan tahun depan di Jakarta BBM subsidi dihapus, tapi angkutan umum tetap dapat BBM subsidi," ucapnya kepada detikFinance.
Safruan mengatakan, angkutan umum artinya setiap kendaraan berplat kuning tetap dapat BBM subsidi, sedangkan untuk plat hitam dilarang.
"Plat kuning itu dari Metro Mini, Kopaja, truk sembako sampai taksi tetap boleh beli BBM subsidi, jadi yang plat hitam yang dilarang," ungkapnya.
Dengan masih mendapatkannya alokasi BBM subsidi untuk plat kuning, pihaknya yakin tidak akan berdampak pada kenaikan harga barang kebutuhan dan tarif angkot.
"Gejolaknya kecil, karena angkutan umum tetap dapat BBM subsidi, tarif angkot juga akan tidak naik," tutup Safruan.
Hidayat sepakat dengan Ahok. Sebagai pemerintah, ia menyarankan penghapusan BBM subsidi, bila ingin menyelesaikan persoalan subsidi BBM yang terus melonjak.
"Itu bagus! Saya sendiri secara pribadi, menteri, pemerintah sudah menganjurkan, kalau mau menyelesaikan secara komprehensif, maka BBM subsidi dihilangkan," kata Hidayat saat dihubungi detikFinance.
Dikatakan Hidayat, mekanismenya bisa dilakukan bertahap. Awalnya, BBM subsidi tidak boleh dikonsumsi oleh kendaraan pribadi.
"Yang subsidi itu mobil angkutan umum, plat kuning. Karena yang mobil pribadi itu punya kemampuan. Setelah itu baru dihilangkan (seluruhnya)," tambah Hidayat.
Gubernur DKI Jakarta sekaligus Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum tahu atas rencana Ahok menghapus BBM subsidi.
"Wah saya belum tahu, saya belum tahu," ujar Jokowi usai mengunjungi kantor Tim Transisi di kawasan Menteng pekan lalu.
Sebelumnya, Ahok mengatakan, dirinya sudah bicara dengan Sekretaris Daerah (Sekda) untuk penghapusan subsidi BBM ini.
"Saya sudah ngomong ke Sekda saya, sekarang lagi mau menyurati semua SPBU untuk tidak menjual BBM subdisi mulai Januari depan di Jakarta. Kalau mereka masih jual, license-nya akan kita tarik," kata Ahok.
"Saya bukannya mau melawan kebijakan pemerintah pusat soal BBM subsidi ini. Tapi saya hanya ingin membatasi Anda menjual BBM subdisi di Jakarta. Ini sangat penting untuk membantu pemerintah pusat untuk menghapus BBM subsidi di seluruh Indonesia," lanjut Ahok.
.webp)
