Orator Aksi 212 Singgung Ahok di Pertamina, Daftar Calon Bos TVRI

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sudah lama diangkat jadi komisaris utama (komut) PT Pertamina (Persero). Sampai saat ini masih banyak pihak yang tak setuju.

Salah satunya adalah Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara. Marwan yang menjadi salah satu orator aksi 212, menuding Ahok terlibat kasus korupsi.

"Supaya Anda sadar bahwa di samping kasus penistaan agama, sebetulnya Ahok itu punya sekitar 6-10 kasus korupsi lagi," kata Marwan saat berorasi di Aksi 212 'Berantas Mega Korupsi dan Selamatkan NKRI' di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2020).

Lebih lanjut, Marwan meminta Ahok mundur karena tak rela eks Gubernur DKI Jakarta itu menjabat Komisaris Utama Pertamina.

"Pak Ahok kita minta dalam waktu satu bulan dari sekarang supaya mundur dari Komisaris Utama Pertamina. Pertamina adalah perusahaan milik negara, milik rakyat, kami tidak rela Ahok menjadi komisaris utama milik rakyat," tuturnya.

Baca selengkapnya di sini: Orator Aksi 212 Minta Ahok Mundur dari Pertamina

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok dibawa-bawa dalam Aksi 212. Orator yakni Direktur Indonesia Resources Studies (Iress) Marwan Batubara menuding Ahok terlibat kasus korupsi.

Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus Menteri BUMN Arya SInulingga mengatakan, orang bisa menuduh bisa apa saja. Namun, selama tidak ada putusan pengadilan Ahok berarti tidak bersalah.

"Statment Marwan menyangkut dugaan-dugaan korupsi, kita anggap orang nuduh bisa apa saja. Jadi selama tidak dibuktikan pengadilan kita tidak bisa mengatakan orang lain tertuduh. Kami tetap saja, Ahok sebagai komisaris tidak ada masalah," katanya kepada detikcom, Jumat (21/2/2020).

"Soal tuduhan-tuduhan nanti kan Pak Marwan bisa dituduh orang lain kan, apakah Pak Marwan dianggap bersalah, kan enggak, semuanya putusan pengadilan," sambungnya.

Baca selengkapnya di sini: Orator Aksi 212 Tuduh Ahok Korupsi, BUMN: Tak Ada Bukti

Berdasarkan pengumuman hasil telaah dari proses seleksi calon Direktur Utama (Dirut) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, hanya tersisa 16 kandidat yang masuk ke tahap selanjutnya. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Dewan Pengawas (Dewas) TVRI Arief Hidayat Thamrin.

Setelah lolos tahap penilaian makalah, 16 kandidat tersebut akan memasuki proses pendalaman makalah atau gagasan calon Dirut dari Panel Ahli yang akan digelar pada Senin (24/2) mendatang.

"Betul, dan tahap selanjutnya ada di pengumuman tersebut seperti disampaikan," kata Arief kepada detikcom melalui pesan singkat, Jumat (21/2/2020).

Baca selengkapnya di sini: Calon Dirut TVRI Mengerucut Jadi 16 Orang, Ini Daftarnya

Menteri BUMN Erick Thohir tengah mengklasifikasi BUMN, termasuk mengelompokkan perusahaan pelat merah dalam kategori dead-weight alias sekarat. Untuk BUMN sekarat ini, Erick berencana menutup atau menggabungkannya (merger).

Apa saja BUMN sekarat itu?

Dalam catatan detikcom, tercatat ada 9 BUMN yang 'sakit'. Sembilan BUMN ini menjadi pasien PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA).

Baca selengkapnya: Daftar BUMN Sekarat yang Bakal Kena 'Snap' Erick Thohir

Perusahaan digital startup identik dengan bakar-bakar uang. Strategi itu dilakukan demi mengembangkan dan menjaga eksistensi bisnis.

Perusahaan startup dipandang industri masa depan. Para investor pun rela menyuntikkan dana jumbo kepada startup untuk dibakar melalui berbagai gimmick. Tujuannya untuk mendapatkan pengguna sebanyak mungkin sebelum memetik keuntungan.

Tapi yang namanya investor tetap saja menunggu waktu untuk menorehkan apa yang telah dia tanam di startup. Era bakar-bakar uang tentu ada ujungnya.

"Startup periode pertama sudah selesai. Artinya, ya hanya episode mendapatkan pendanaan besar sudah mulai sulit untuk model-model startup yang sama. Misal e-commerce, fintech, travel industri," Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi kepada detikcom, Jumat (21/2/2020).

Baca selengkapnya: Mohon Ikhlas, Era Bakar Duit Startup Sudah Berakhir