.webp)
Nicke menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bukanlah rencana yang tiba-tiba. Dia menjelaskan ada proses panjang yang sudah disiapkan sejak beberapa tahun lalu.
"Jadi sebetulnya ini bukan rencana yang tiba-tiba ya. Jadi kalau masih ingat di akhir tahun 2016, Kementerian BUMN sudah selesai menyusun yang namanya program restrukturisasi BUMN atau holdingisasi yang waktu itu disampaikan ke Komisi VI DPR ya," kata dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan menindaklanjutinya dengan menyusun buku putih.
"Buku putih untuk holding migas itu di 2018 keluar, dan di akhir 2018 subholding pertama dari holding migas itu lahir, yaitu subholding gas, PGN ya, kemudian dimasukkan ke dalam Pertamina group, dan Pertagas masuk di subholding gas. Jadi lahirlah subholding yang pertama," jelasnya.
Lalu pada pekan lalu merupakan lanjutan dari rencana yang sudah disiapkan lama, yaitu melahirkan 5 subholding lainnya sejalan dengan pemangkasan jumlah direksi di Pertamina.
Pada era saat ini dia menjelaskan energi fosil (fossil fuel) akan berubah ke energi baru terbarukan. Hal itu, kata dia sudah diprediksi.
Lalu kebijakan yang direalisasikan pada pekan kemarin merupakan percepatan dari rencana sebelumnya. Hal itu dilakukan karena menyesuaikan kondisi pandemi COVID-19.
"Dengan terjadinya COVID ini ternyata datangnya lebih cepat dari yang diperkirakan. Oleh karena itu kita pun harus berubah lebih cepat. Kalau kita kemudian menghadapi suatu perubahan, melakukan suatu perubahan dalam suatu badan yang besar maka bergerak saja ini sudah sulit. Apalagi melakukan perubahan gitu," tambahnya.
Lalu apa tujuannya? Selengkapnya di halaman selanjutnya.
