.webp)
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) akan mengawal dan memitigasi risiko operasi PT Pertamina (Persero) di luar negeri. Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) yang dilakukan hari ini.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan kerja sama itu diharapkan Kemlu dapat membimbing Pertamina selama melakukan berbagai kerja sama di luar negeri. Hal ini dilakukan untuk mengatasi kebijakan geopolitik.
"Tentu BUMN masih banyak kekurangan, karena itu dengan kehadiran pihak Kemenlu kita bisa dibimbing apakah misalnya dalam pengertian kerja sama secara payung hukumnya, atau kebijakan geopolitiknya, atau hal-hal lain yang pada kesempatan kerja sama di satu negara bisa saja risiko itu terjadi karena kita tahu negara-negara tersebut pasti punya kepentingan lain yang saya rasa bisa sewaktu-waktu mengubah policy," kata Erick dalam sambutannya, Kamis (28/1/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Erick menyebut keberadaan Pertamina di luar negeri penting sebagai ujung tombak perbaikan rantai pasok (supply chain) energi yang ada di Indonesia. Dengan kiprah Pertamina di luar negeri, diharapkan dapat menjaga keberlanjutan ketahanan energi di Indonesia.
"Keberadaan Pertamina di luar negeri adalah sebagai ujung tombak bagaimana perbaikan supply chain energi yang ada di Indonesia. Kita bersama Menteri ESDM dan Menteri Keuangan terus juga menjajaki persamaan persepsi daripada roadmap energi Indonesia ke depan," ucapnya.
Saat ini setidaknya terdapat 83 cabang atau anak perusahaan dari 17 perusahaan Indonesia yang tersebar di 26 negara. Nilai investasi outbound BUMN di seluruh dunia mencapai US$ 17,5 miliar.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan siap untuk mendukung BUMN Go Global dan akan berupaya memajukan strategi outbound investment Pertamina di Timur Tengah, Asia Selatan dan Tengah, serta Afrika.
"Selain kerja sama ekonomi di sektor energi, area kerja sama lainnya mencakup dukungan terhadap rencana aksi korporasi di luar negeri dan diplomasi Indonesia, serta kerja sama lainnya selama 5 tahun ke depan," tuturnya.
Berlanjut ke halaman berikutnya.
