Ketua DPD RI Dukung Pembangunan PLTN di Kalimantan Barat

Inkana Putri - detikFinance
Senin, 14 Jun 2021 19:09 WIB
Ketua DPD RI La Nyalla
Foto: Dok. DPD
Jakarta -

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung penggunaan sumber daya energi skala besar di Kalimantan Barat, termasuk energi nuklir. Menurutnya, energi nuklir merupakan terobosan baru bagi Kalbar yang merupakan pusat industri nasional, lumbung pangan, pusat riset dan pendidikan, serta kaya sumber daya alam.

Oleh karena itu, ia pun mendorong agar pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Kalbar segera terealisasi.

"Ini berkaitan juga dengan ibu kota negara yang diputuskan oleh pemerintah akan dibangun di Kalimantan Timur. Artinya untuk membangun sebuah kota baru juga akan memerlukan energi yang besar. Jika pembangkit listrik energi nuklir sudah terbangun di Kalimantan Barat, energinya bisa disalurkan untuk kepentingan ibu kota negara dan juga Pulau Kalimantan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (14/6/2021).

Dalam FGD 'Ketahanan Energi Nasional Dalam Mendukung Industrialisasi Pulau Kalimantan di IAIN Pontianak, LaNyalla menjelaskan bahwa energi nuklir berpotensi menyediakan energi yang efisien, handal, aman dan selamat.

Meskipun kerap menimbulkan kontroversi, menurut LaNyalla, penggunaan energi nuklir telah banyak digunakan di negara maju. Selain menawarkan sumber energi tak terbatas, penggunaan energi nuklir dapat mengurangi polusi lingkungan dan volume kegiatan pengelolaan limbah, termasuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

"Memang dalam keinginan untuk mengembangkan dan memanfaatkan energi nuklir kerap menjadi kontroversi. Reaktor nuklir diidentikkan dengan bahaya yang luar biasa. Padahal, saat ini dengan kemajuan teknologi sudah sangat pesat dan pasti selalu mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan," jelasnya.

Diketahui, saat ini Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) sedang melakukan studi tapak pendirian PLTN di Kalbar yang ditargetkan berlangsung hingga 2024. Adapun studi ini merupakan amanat dari pembangunan jangka menengah nasional fase keempat pemerintah. Meskipun demikian, BATAN hanya bertugas menyiapkan lokasi, sedangkan pembangunannya akan bergantung pada pemerintah.

Oleh karena itu, LaNyalla mengimbau agar seluruh pihak bekerja sama membangun Kalbar dan tak ragu dalam pemanfaatan energi nuklir sebagai pembangkit tenaga listrik. Adapun hal ini dilakukan guna memenuhi ketahanan energi dalam mendukung kesejahteraan rakyat.

"Jangan ada lagi perselisihan atau silang pendapat di antara kita. Inilah saatnya kita bersama-sama bergandengan tangan membangun Kalimantan Barat khususnya dan Pulau Kalimantan pada umumnya serta membangun Indonesia ke arah yang lebih baik," ucapnya.

Senator Jawa Timur ini juga menganalisa terkait persoalan minimnya ketersediaan energi di daerah yang tak terlepas dari kebijakan pengelolaan energi nasional.

LaNyalla menyampaikan hingga saat ini masih terjadi sentralisasi pemanfaatan energi. Mengingat saat ini sebagian besar energi siap konsumsi digunakan untuk 'menghidupi' Pulau Jawa, sementara sisanya baru dimanfaatkan untuk kebutuhan energi di daerah.

"Porsi ini tak berubah dari waktu ke waktu. Tak heran jika kemudian lebih dari separo pertumbuhan ekonomi dikontribusi oleh Jawa, separo lainnya dihasilkan empat pulau lain yang sebenarnya jauh lebih luas dan merupakan daerah-daerah lumbung energi," katanya.

Selain itu, kendala infrastruktur energi di daerah, kata LaNyalla, juga menjadi masalah utama bagi perkembangan daerah. Pasalnya, saat ini banyak daerah-daerah potensial secara ekonomi yang minim pasokan energi, terutama listrik.

Guna mengatasinya, LaNyalla menyebut diperlukan kebijakan yang lebih adil terkait pengelolaan energi nasional. Dengan demikian, pembangunan secara merata dapat dilakukan hingga ke daerah di luar Pulau Jawa.

"Untuk mengatasi ketidakmerataan pembangunan diperlukan terobosan kebijakan pengelolaan energi nasional yang lebih fair, agar daerah-daerah di luar Jawa yang notabene merupakan daerah penghasil sumber energi tidak terabaikan dalam kebijakan pengelolaan energi," ungkapnya.

LaNyalla pun menegaskan pemerataan kesejahteraan, baik di Jawa maupun luar Jawa perlu menjadi perhatian. Terlebih, daerah di luar Jawa memiliki sumber energi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

"Jangan sampai masyarakat di daerah penghasil minyak justru antri BBM, atau pun daerah pembangkit listrik justru sering mengalami pemadaman," cetusnya.

Sementara itu, Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kalbar. Hal ini mengingat kebutuhan listrik di Kalbar saat ini masih mengandalkan pasokan impor dari Malaysia.

Untuk memenuhi kebutuhan listrik sebesar 714,78 MW pada periode Agustus 2020, Sutarmidji menyampaikan Kalbar sebagian masih bergantung dari pihak Sarawak Electricity Supply Corporation (SESCO) Malaysia. Adapun beban puncak kebutuhan listrik di Kalbar adalah 509,52 MW.

"Subsistem lainnya berstatus siaga, artinya cadangan kapasitas daya yang ada tidak mencukupi apabila terjadi gangguan pada salah satu pembangkit listrik di Kalbar. Pemanfaatan potensi energi baru terbarukan yang ada sebagai sumber pembangkit tenaga listrik, sangat dimungkinkan untuk mensubstitusi sumber energi listrik impor," jelasnya.

Sutarmidji juga menyebut adanya PLTN dapat bermanfaat sebagai penyedia energi listrik jangka panjang. Terlebih pembangunan PLTN di Kalbar juga sudah menjadi rekomendasi Komisi VI DPR RI.

Selain itu, dari hasil studi pra-survei BATAN, Pemprov Kalbar telah mengajukan 6 tapak potensial PLTN BATAN dan meminta Presiden Joko Widodo untuk menetapkannya sebagai perwujudan kebijakan 'Go Nuclear' di Kalbar. PLTN Kalbar juga telah diusulkan ke dalam Revisi Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan melalui Kementerian ATR/BPN.

"Pemanfaatan energi baru seperti nuklir diperlukan untuk penyediaan energi listrik dalam jangka panjang," ungkap Sutarmidji.

Di sisi lain, Peneliti Ahli Utama BATAN, Yohannes Sardjono menyebut bahwa inovasi dalam industri energi memang diperlukan. Menurutnya, pembangkit listrik tenaga nuklir dapat menjadi salah satu inovasi karena berkontribusi bagi beberapa negara.

"Pada Agustus 2020, 54 unit PLTN dalam konstruksi di 19 negara yang kebanyakan berada di Asia, telah berkontribusi menghasilkan kapasitas 57 ribu MWe," paparnya.

Untuk itu, Yohannes pun mendorong percepatan pembangunan pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT), salah satunya PLTN. Ia menilai pembangunan PLTN akan meningkatkan pertumbuhan industri nasional.

Merespons hal ini, Rektor Universitas Tanjung Pura, Garuda Wiko pun mengingatkan soal pentingnya penerimaan publik terhadap pembangunan PLTN di Kalbar, baik dari fase perencanaan, konstruksi dan operasional.

Ia mengatakan ada beberapa faktor yang menjadi tantangan terkait hal tersebut, salah satunya soal informasi bom atom yang menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Selain itu, adanya berbagai kecelakaan PLN, bahaya radiasi nuklir pembiayaan yang mahal hingga dampak terhadap lingkungan juga menjadi tantangan penerimaan publik.

"Dukungan publik diperlukan untuk menjamin kelancaran pembangunan PLTN," pungkasnya.

Sebagai informasi, kegiatan FGD dilakukan secara langsung dan daring dengan protokol kesehatan ketat. Dalam FGD ini, LaNyalla turut didampingi Anggota Komite III DPD RI Maya Rumantir, Ketua BKSP DPD RI Gusti Farid Hasan Aman, serta tiga senator Dapil Kalbar yakni Erlinawati, Maria Goreti, dan Sukiryanto.

Dalam acara ini, turut hadir Wakapolda Kalbar Brigjen Pol Asep Safrudin dan Kasdam XII/Tanjungpura, Brigjen TNI Jaka Budhi Utama.

(ncm/hns)