Hubungan antara Kementerian ESDM dan BPH Migas disebut-sebut tak akur. Hal tesebut terkuak dalam uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test calon ketua dan anggota komite BPH Migas masa jabatan 2021-2025.
Dalam fit and proper test, Anggota Komisi VI Fraksi Gerindra Subarna mulanya bertanya kepada salah satu calon yakni Abdul Halim mengenai apa kekurangan BPH Migas saat ini.
"Menurut pandangan bapak, kelemahan hari ini apa yang menurut pandangan bapak? Yang paling utama kelemahan hari ini tentang BPH Migas hari ini," katanya seperti disiarkan melalui YouTube Komisi VII, Senin (28/6/2021).
Abdul Halim pun menuturkan, kekurangan BPH Migas yang perlu diperbaiki adalah keharmonisan dengan Kementerian ESDM. Menurutnya, ada sejumlah program antara BPH Migas dan Kementerian ESDM yang tumpang tindih.
"Kelemahan BPH utama saat ini apa? To the point mohon maaf, ini menurut pendapat saya, masalah koordinasi antara Kementerian ESDM dan temen-temen BPH saja. Ini keharmonisannya saya kira perlu diperbaiki, sedemikian rupa sehingga program-program kerja yang sudah mesti disetujui istilahnya, itu dapat berintegrasi dapat bersinergi dengan program-program kerja di Kementerian ESDM," paparnya.
"Program-program kerja saat ini ada beberapa yang sudah tumpang tindih di lapangan dan kita terus terang dari pelaku usaha merasa kebingungan, ini ranahnya BPH atau ranahnya Kementerian ESDM," sambungnya.
Ia pun menyebut salah satunya terkait dengan pengawasan BBM. Dia bilang, dua instansi ini juga melakukan hal yang sama.
"Pada saat melakukan pengawasannya, misalnya saya pelaku usaha, sekali waktu ada inspeksi temen-temen BPH menanyakan masalah BBM stok gimana, pelaporannya seperti apa. Kemudian dari Kementerian ESDM menunjuk satu suveyor untuk ke terminal kami melakukan hal yang sama. Ini sebagai pelaku usaha terus terang bingung ini ranahnya BPH atau ranahnya kementerian," ujarnya.
Hal yang sama terjadi saat Anggota Fraksi PKS Mulyanto memberi pertanyaan ke calon lain Adi Purwanto. Mulyanto bertanya, bagaimana caranya mendamaikan antara BPH Migas dan Kementerian ESDM.
"Ini saya melihat di beberapa titik kasus terjadi anggaplah ini disharmoni, kurang kompak antara BPH Migas dengan pemerintah, baik di dalam kasus Cisem, maupun dalam kasus rencana distribusi jaringan gas yang berubah kondisi lapangannya, BPH Migas mengusulkan perubahannya nggak ditanggapi. Dana (anggaran) juga inginnya sih mandiri jangan lewat Kementerian ESDM, kalau bisa bisa BPH sendiri tapi kan tetep masih tergantung dan banyak hal," paparnya.
Merespons hal tersebut, Adi Purwanto menilai hal itu hanya masalah komunikasi. Dia bilang, cara untuk mendamaikannya ialah dengan duduk bersama.
"Bagi saya Pak Mul, disharmoni ini sepertinya hanyalah masalah komunikasi kalau saya melihatnya, karena pasti semuanya memiliki landasan berpikir. Terhadap hal-hal yang menjadi disharmoni ini marilah kalau menurut saya, kita duduk bareng, kita melihat undang-undangnya berbicara seperti apa, regulasinya seperti apa, dari situ kita bisa untuk mendudukkan masalahnya, mencari solusi terbaik, apakah ini menjadi kewenangan BPH Migas atau menjadi kewenangan pemerintah," ungkapnya.
(acd/eds)