RI Mau Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca 29%

Erika Dyah Fitriani - detikFinance
Senin, 28 Jun 2021 20:45 WIB
Airlangga Hartarto (tengah).
Foto: dok. Kemenko Perekonomian
Jakarta -

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri webinar peluncuran laporan Tinjauan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) terhadap Pembiayaan dan Investasi Energi Bersih Indonesia. Diketahui, Pemerintah Indonesia dan OECD aktif bekerja sama dalam rangka memperkuat praktik tata kelola pemerintahan serta bertukar pengalaman di berbagai bidang lainnya.

Airlangga menjelaskan pada awal tahun 2019, Delegasi Republik Indonesia diundang ke Kantor Pusat OECD di Paris dalam rangka pengembangan sektor energi bersih di negara-negara berkembang. Kemudian, di akhir tahun 2019 Pemerintah Indonesia dan OECD secara resmi telah meluncurkan Program Clean Energy Finance and Investment Mobilisation (CEFIM) Indonesia.

Ia menambahkan salah satu kegiatan utama Program CEFIM Indonesia adalah penyusunan Clean Energy Finance and Investment (CEFI) Policy Review of Indonesia yang telah selesai dan siap untuk diluncurkan. Laporan tersebut memuat sejumlah rekomendasi implementatif bagi Indonesia, guna mendukung upaya pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) serta mempercepat transisi energi bersih dan berkelanjutan Indonesia.

"Saya mengapresiasi OECD yang telah menyusun laporan ini yang secara komprehensif menggambarkan tantangan dan peluang untuk meningkatkan pembiayaan dan investasi energi bersih di Indonesia," ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Senin (28/6/2021).

Lebih lanjut, Airlangga menerangkan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi GRK sebesar 29% di tahun 2030 menemui momentum. Diketahui, komitmen ini sejalan dengan konsep pemulihan dan pembangunan kembali yang lebih baik. Ia menilai, saat ini merupakan kesempatan terbaik untuk mewujudkan komitmen tersebut lewat kolaborasi dengan komunitas global untuk mengatasi dampak perubahan iklim di Indonesia.

Meski demikian, ia mengatakan untuk mengubah komitmen menjadi rangkaian aksi dibutuhkan dukungan pembiayaan yang besar. Sebab, tidak bisa hanya sekadar mengandalkan dana APBN. Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki fokus strategi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Bukan saja fokus untuk dapat mengurangi tingkat emisi, tetapi juga diharapkan dapat membuka dan mengoptimalkan potensi energi bersih yang ketersediaannya melimpah untuk menarik investasi.

"Dibutuhkan sinergi para pemangku kepentingan untuk menyelesaikan semua tantangan sehingga pada akhirnya dapat mempercepat pembiayaan dan investasi energi bersih di Indonesia," ungkapnya.

Ia pun mengungkap pemerintah telah melakukan sejumlah upaya untuk mendukung pembiayaan infrastruktur strategis termasuk energi bersih. Adapun upaya yang dilakukan antara lain mendirikan Lembaga Pengelola Investasi atau Sovereign Wealth Fund (SWF) dan juga menetapkan UU Cipta Kerja yang dirancang untuk menarik lebih banyak investasi.

Ia pun berharap sistem baru Online Single Submission (OSS) yang akan diluncurkan dapat memperbaiki tingkat kemudahan berusaha.

Selain itu, Airlangga juga menyampaikan berbagai upaya pemerintah dalam mengatasi tantangan pandemi COVID-19, di antaranya melalui pemberian program bantuan sosial, insentif untuk aktivitas bisnis UMKM dan korporasi, serta peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui Kartu Prakerja.

Ia menyebutkan akan terus mengoptimalkan program vaksinasi yang dijadikan sebagai game changer. Airlangga menambahkan, program vaksinasi di tanah air telah berhasil mencapai angka tertinggi yakni sebanyak 1,3 juta dosis pada Sabtu (26/6).

Langsung klik halaman berikutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2