Mau Kelola Blok Migas di Riau, BUMD Dicecar DPR soal 'Pengurus Dinasti'

Sumbangan BSP ke Daerah

Soal sumbangan BSP ke daerah pun menurutnya sangat minim. Menurutnya tidak ada sumbangan yang diberikan BSP baik ke perekonomian daerah maupun kontribusi kemajuan sumber daya manusia di daerahnya.

"Kami warga Riau tak rasakan sentuhan ini sama sekali. Saya 2002 pengurus partai di sana satu bangunan pun nggak ada berubah, nggak usah sumur lah. Bangunan aja nggak ada yang berubah sama aja, nggak ada kemajuan," ungkap Nasir.

Nasir pun meminta penunjukan BSP dicabut sebagai pengelola Blok CPP. Lebih lanjut menurutnya lebih baik pengelolaan Blok CPP dilakukan dengan kerja sama Pertamina dan pemerintah daerah.

"Saya minta ini dicabut penunjukannya. Dikerjasamakan saja ke Pertamina, yang ada teknologi dan kemampuan dan ada tenaga ahli yang cukup untuk sumur tersebut," kata Nasir.

BSP Buka Suara

Direktur BSP Iskandar menyatakan pihaknya selama ini pun memberikan sumbangan kepada daerah. Dia memaparkan pihaknya memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa dividen ke lima daerah pemegang saham BSP mencapai Rp 3,16 triliun.

Di sisi lain, pihaknya juga melakukan kewajiban CSR kepada masyarakat sekitar Riau. Sudah ada Rp 78,14 miliar yang disalurkan.

"Kami ini orang daerah juga pak. Kami Rp 3 triliun lebih bagikan dividen ke pemegang saham, apa itu tidak berarti? CSR kami juga bangun sekolah dan lain-lain, itu semua kami lakukan," ungkap Iskandar.

Iskandar juga mengatakan posisi BSP dengan Pertamina dalam BOB pun setara, 50-50. Dia menepis anggapan BSP hanya menunggangi Pertamina selama ini. Menurutnya, BSP banyak belajar dengan Pertamina, bahkan susunan pekerja di BOB saja 80% lebih terdaftar sebagai karyawan BSP.

"Kami ini 50:50, sahamnya sama, kami sama kuat. Bukan cadangan, bukan menunggangi. Kami belajar memang dari Pertamina. Jangan sampai salah persepsi ini didengar semua orang kami harap semua yang disampaikan bisa dipertanggungjawabkan juga," ungkap Iskandar.