Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan tambahan anggaran subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM), LPG, serta listrik. Jika itu disetujui, maka harganya ke masyarakat tidak akan naik.
Sri Mulyani mengatakan hanya ada dua pilihan pemerintah dalam merespons kenaikan harga minyak dunia. Pilihan itu adalah menambah anggaran untuk belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau menaikkan harga BBM, LPG, dan listrik kepada masyarakat.
"Pilihannya hanya dua, kalau ini tidak dinaikkan ya harga BBM dan listrik naik. Kalau BBM dan listrik yang tidak naik, ya ini yang naik dan itu berarti pengeluaran dalam APBN kita besar," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Kamis (19/5/2022).
Harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) yang sebelumnya diasumsikan US$ 63 per barel, kini realisasinya sudah di atas US$ 100 per barel. Untuk itu, pemerintah mengusulkan tambahan subsidi dan kompensasi energi dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 443,6 triliun, atau naik Rp 291 triliun.
Lebih rinci dijelaskan bahwa subsidi energi bertambah Rp 74,9 triliun menjadi Rp 208,9 triliun dan kompensasi bertambah Rp 216,1 triliun menjadi Rp 234,6 triliun.
Masing-masing dari subsidi energi merupakan untuk BBM dan LPG sebesar Rp 149,4 triliun dan listrik Rp 59,6 triliun. Sementara kompensasi dialokasikan untuk BBM Rp 213,2 triliun yang terdiri dari Solar dan Pertalite, serta listrik Rp 21,4 triliun.
"Untuk kompensasi meledak sangat tinggi karena barang-barang yang tadinya tidak diatur juga tidak dinaikkan. Pertalite dalam hal ini tidak diubah harganya," ujarnya.
Lihat juga video 'DPR soal Rencana Kenaikan Pertalite-LPG: Beban Ekonomi Warga Masih Berat':
(aid/ara)