Anggaran subsidi energi naik menjadi Rp 520 triliun dari sebelumnya Rp 443 triliun. Namun subsidi energi ini tidak tepat sasaran karena dinikmati orang mampu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pemerintah berupaya untuk menyeimbangkan subsidi listrik, BBM, dan LPG. Sri Mulyani mengakui bahwa sebagian besar subsidi dinikmati orang mampu.
"Itu kemungkinan besar yang menikmati kelompok yang mampu lebih banyak, itu terjadi," kata dia di DPR RI, Jakarta Selatan, Kamis (30/6/2022).
Sri Mulyani mengungkapkan jika menggunakan skema subsidi barang maka yang mengonsumsi lebih banyak orang kaya dibandingkan kelompok yang tidak mampu. Jika mau melakukan perubahan maka harus berhati-hati, terlebih lagi ancaman inflasi bisa menggerus daya beli masyarakat dan ketahanan APBN.
Selanjutnya, dia menyebutkan tambahan anggaran menjadi Rp 520 triliun cukup memadai untuk subsidi energi.
"Harga minyak naik turun dan membahas dengan Banggar dengan asumsi US$ 100 per barel, harga minyak sekarang US$ 120. Jadi pada kuartal di akhir tahun BPKP akan melakukan audit, jadi nanti lebih atau kurang anggarannya masuk ke 2023," jelas dia.
Memang saat ini harga minyak dunia sedang tinggi. Pemerintah bersama DPR membahas intensif untuk fleksibilitas dan respons.
"Kami dengan DPR sepakat untuk itu, karena tidak ada yang betul-betul bisa diprediksi. Gejolaknya adalah geopolitik tadi," jelas dia.
(kil/ara)