Pengamat Sarankan Subsidi BBM Dialihkan ke Sektor Produktif

Menurut Faisal, Indonesia harus berkaca dengan negara-negara lain yang melakukan penyesuaian harga BBM sejak lama. Seperti, Vietnam, Kamboja, dan India, walaupun pendapatannya lebih rendah dari Indonesia negara tersebut menyesuaikan harga pasar dari BBM secara nasional.

"Semua negara ikut menyesuaikan, negara-negara seperti India, lebih miskin dari kita, Kamboja, Vietnam itu harganya di atas US$ 1. Sanggup mereka," katanya.

Guna mengatasi penyesuaian harga BBM, ia menyarankan untuk memberikan bantuan kepada para pengelola jasa kendaraan seperti taksi dan ojek agar pajak dan biaya parkirnya digratiskan.

"Solusi untuk mereka, misalnya yang saya sarankan itu, taksi online, taksi plat kuning, angkot, kalau perlu dibebaskan dulu satu tahun pajaknya. Itu nilainya luar biasa. Motor ojek, ojol, kan dia sering parkir, parkirnya dikasih voucher, parkirnya gratis," pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua PB HMI Bidang Pembangunan Energi, Migas dan Minerba (PEMM) Muhamad Ikram Pelesa meminta agar subsidi BBM dialihkan ke sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kegiatan produktif lainnya. Ia juga menyoroti adanya penggunaan subsidi yang tidak tepat sasaran dan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dibanding dinikmati warga yang membutuhkan.

"Mending dialokasikan kepada hal-hal yang bersentuhan dengan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya infrastruktur, sektor pendidikan, kesehatan dan lain-lain, ini lebih terasa manfaatnya," kata Ikram.

Ia juga berharap pemerintah untuk berhati-hati dan mengkaji kembali soal kebijakan mensubsidi ke sektor bahan bakar minyak. Sebab, subsidi BBM terus melonjak, terlebih di saat harga minyak dunia kian meningkat.

"Di sisi lain kami menawarkan pemerintah bagaimana memperkuat ekonomi kerakyatan, sektor UMKM, memperkuat daya beli masyarakat, agar pemerintah tidak lagi memikirkan bagaimana merumuskan pola atau skema subsidi untuk menalangi pengeluaran yang diberikan pemerintah terhadap impor migas kita yang membengkak setiap tahunnya," paparnya.

Ikram menyarankan agar memperkuat daya beli masyarakat terlebih dahulu. Sebab, daya beli masyarakat yang kuat tidak akan terpengaruh meskipun ada penyesuaian harga BBM.

"Kalau misalkan disubsidi manusianya, maka kemampuan dan daya beli masyarakat itu meningkat, bagaimanapun arah kebijakan pemerintah, daya beli masyarakat dapat menyesuaikan," ucapnya.

Di sisi lain, Ketua PP KAMMI Bidang PMPEEdo Hendra Kusuma mengatakan penyesuaian harga BBM mengandung efek domino seperti pada naiknya harga bahan makanan, ataupun pada tarif moda transportasi. Hal tersebut harus diatasi pemerintah dengan sinergi semua bidang terkait sehingga mampu menjelaskan penyesuaian harga BBM ini kepada masyarakat.

"Terkait kenaikan ini pasti ada konsekuensinya, ada efek domino, ini tergantung bagaimana kemudian kesolidan pemerintah untuk bisa menanggulangi efek yang terjadi," tutur Edo.

Sebagai penutup, Kabid ESDA PP PMKRI Karlianus Poasa juga menilai penyesuaian harga BBM tidak bisa dihindari. Namun, ia meminta pemerintah untuk memberikan solusi kepada masyarakat terkait efek penyesuaian tersebut.