Sejumlah CEO perusahaan yang bergerak di sektor hulu minyak dan gas (migas) menyatakan komitmennya untuk berinvestasi di Indonesia serta mendukung target pemerintah dalam mencapai net zero emission (NZE). Mereka mengharapkan adanya kepastian berusaha dari pemerintah agar investasi jangka panjang mereka lebih feasible.
Dalam sesi CEO Forum di ajang 3rd International Convention of Indonesia Upstream Oil and Gas (IOG) 2022 di Nusa Dua, Jumat (25/11), President Director Harbour Energi Indonesia Gary Selbie mengatakan Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk memberikan fiscal term demi mencapai target produksi pada 2030. Indonesia, kata dia, punya banyak sumber daya, berupa cekungan hidrokarbon. Belum lagi SKK Migas yang memberikan dukungan penuh, terbuka dan gampang didekati sebagai mitra oleh KKKS.
"Kadang kita fokus pada aturan fiskal dan keuntungan, tapi yang penting adalah stabilitas, termasuk soal pajak. Sejauh stabil, kami bisa jalan terus," kata Selbie dikutip dalam keterangan tertulis, Senin (28/11/2022).
Menurut Selbie, tantangan industri hulu di Tanah Air adalah fiscal term. Menurutnya transisi energi berarti ada dana yang sangat dibutuhkan, khususnya untuk eksplorasi.
"Saya rasa kadang kala kami punya tujuan yang tumpang tindih antar aturan dan kadang tidak selaras dengan target produksi," cetus Selbie.
Presiden Indonesia Petroleum Association (IPA) Irtiza Sayyed menambahkan saat ini pelaku industri hulu migas membutuhkan regulasi yang komprehensif. Saat ini, kata dia, masih ada kesenjangan dari regulasi.
"Jadi kembali ke kata-kata kolaborasi ini sangat krusial dan kritis, sebab kita menghadapi tantangan yang berat," sebut Irtiza.
BP Regional President Asia Pacific, Gas and Low Carbon Energy Kathy Wu menyatakan pihaknya memiliki komitmen investasi jangka panjang di Indonesia. Selain memberikan investasi berkelanjutan, Kathy menyatakan BP juga membangun hubungan kuat dengan pihak lokal.
"Kami ingin menjadi sebuah perusahaan terpadu pada 2060, dan ini selaras dengan target untuk menekan emisi karbon," ungkap Kathy.
Dia mengulas pada 2018 BP memenangi United Award untuk pengentasan malaria di Bintuni, Papua. Selain itu, lanjutnya, sekarang lebih dari 70 persen dari tenaga kerja di LNG Tangguh berasal dari Papua. BP juga telah mendukung roadmap emisi karbon Indonesia dan siap ambil bagian dalam program tersebut. BP berkomitmen untuk mengucurkan investasi US$ 10 miliar per tahun untuk menekan emisi karbon.
"Kami memiliki tawaran untuk memberi jasa kita. Kami punya peluang bagi ketahanan energi dan transisi energi bagi negeri ini," lanjut Kathy.
Sementara itu, Presiden Direktur Medco E&P Indonesia Ronald Gunawan mengatakan produksi Medco sudah tumbuh dari 56 ribu barel per hari minyak, menjadi 170 ribu barel per hari. Medco, sambungnya, melakukan operasi dari kombinasi lapangan yang baru, sedang, dan tua.
"Kuncinya optimalisasi dan biaya," jelas Ronald.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Kepala SKK Migas Fatar Yani Abdurrahman menerangkan para CEO ini adalah pejuang untuk ketahanan energi, karena perusahaannya terlibat dalam melakukan investasi.
"Iklim sudah berubah dalam 3 tahun terakhir terutama dengan kondisi COVID. Pascapandemi, kita hadapi tantangan baru yaitu NZE, transisi energi. Ini yang membuat investasi hulu migas jadi lebih sulit," beber Fatar.
Selama 5 tahun, lanjut Fatar, basis undang-undang menggunakan keputusan presiden. Ia menekankan ke depannya harus ada UU Migas sebagai revisi UU No 20 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi karena selama ini kontraktor terbentur beberapa regulasi.
"Kalau nggak ada kepastian, investasi susah masuk. Kita sudah ada rancangan dan ide, tapi bagaimana sekarang ini (RUU Migas dan RUU EBT) menggelinding di parlemen," ujar Fatar.
Simak Video "SKK Migas Optimis Capai Rencana Strategis Indonesia Oil and Gas (IOG) 4.0"
[Gambas:Video 20detik]
(akn/hns)
