PT PLN (Persero) terus memperkuat kolaborasi dengan komunitas energi dunia guna memastikan ketahanan energi nasional. Kerja sama global ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara tiga aspek utama dalam dunia energi, yang disebut trilema energi, yakni keamanan (security), keterjangkauan (affordability), dan keberlanjutan (sustainability).
Dalam ASEAN-Indo-Pacific Forum (AIPF), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan AIPF bertujuan untuk menghubungkan sektor swasta dan publik di kawasan ASEAN dan Indo-Pasifik untuk kerja sama yang lebih kuat. Forum ini diharapkan menjadi wadah bagi negara-negara anggota ASEAN dan mitra untuk terlibat dalam diskusi konstruktif yang menghasilkan proyek-proyek konkret yang akan meningkatkan kolaborasi di wilayah Indo-Pasifik.
"Kita berkumpul di sini untuk membangun masa depan kita yang lebih terkoneksi, lebih makmur, dan lebih berkelanjutan untuk kawasan ASEAN dan Indo-Pasifik," kata Erick, dalam keterangan tertulis, Rabu (6/9/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seiring pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, permintaan pasokan listrik juga mengalami peningkatan yang signifikan. Ini merupakan sebuah tantangan bersama, yaitu bagaimana menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan ketahanan energi.
Dalam forum tersebut, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo pun menekankan pentingnya kolaborasi dalam transisi energi. Ia menjelaskan saat ini transisi energi menjadi semakin mungkin karena biaya listrik dari sumber energi baru terbarukan (EBT) semakin terjangkau.
Namun, kendala terbesar dalam transisi energi terletak pada sektor pembiayaan. Mengingat karakter pembangkit EBT memerlukan investasi modal yang besar di awal, meskipun biaya operasionalnya relatif lebih murah.
"Untuk menjalankan komitmen ini, Indonesia tidak bisa berjalan sendiri. Memang tantangannya sangat besar, namun dengan adanya forum seperti AIPF ini memberi kita keyakinan, apapun tantangannya, kita akan terus melangkah maju bersama-sama," ungkapnya.
Darmawan melanjutkan dengan menyatakan bahwa dalam dua tahun terakhir, PLN telah menjalankan berbagai upaya transisi energi. Ini termasuk pembatalan rencana untuk membangun pembangkit batu bara sebesar 13,3 Gigawatt (GW), menggantikan 1,1 GW pembangkit batu bara dengan sumber energi baru terbarukan (EBT), serta menetapkan target peningkatan sebesar 51,6% untuk pembangkit listrik yang berbasis EBT.
"Kami sedang dalam proses merancang dan mendesain ulang perencanaan ketenagalistrikan nasional. Dengan sistem baru ini, kami memahami adanya ketidaksesuaian antara sebagian besar sumber EBT dengan pusat beban sehingga kami akan membangun green enabling super grid untuk menghubungkannya," jelas Darmawan.
Ia juga mengungkapkan bahwa ini PLN sedang merancang dan membangun end-to-end smart grid. Dengan jaringan baru ini, PLN memiliki potensi untuk meningkatkan kapasitas pembangkitan energi surya dan angin dari 5 GW menjadi 28 GW. Pengembangan green enabling super grid dan end-to-end smart grid ini semakin mendesak untuk mengatasi ketidaksesuaian sumber EBT dengan pusat demand listrik dan mengakomodasi penetrasi EBT variabel yang sangat masif.
Sistem ini akan digunakan sebagai pendukung dalam pengembangan ASEAN Power Grid di masa depan. Sistem ini dirancang untuk memiliki kemampuan menghubungkan jaringan transmisi listrik antarnegara di wilayah ASEAN, yang mencakup negara-negara seperti Laos, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Singapura, dan Indonesia.
"ASEAN Power Grid bukan hanya soal listrik. Namun hal ini mencerminkan kekuatan baru ASEAN. Mencerminkan perubahan ASEAN yang sebelumnya terfragmentasi menjadi ASEAN yang bersatu, demi satu tujuan, kemakmuran bagi kawasan Asia Tenggara," pungkas Darmawan.
CEO Canada Business Council Goldy Hyder, sepakat bahwa dalam proses transisi energi, penting untuk tidak mengesampingkan faktor keterjangkauan dan ketahanan energi. Menurut Hyder, langkah-langkah dalam transisi energi juga harus memprioritaskan aspek keberlanjutan dan kemakmuran masyarakat di seluruh dunia.
"Prinsip utama dalam mencapai sebuah target tidak bisa mengabaikan ketahanan energi, prinsip yang berkelanjutan dan juga keterjangkauan. Langkah-langkah perlu dipetakan secara matang dan mengedepankan kesejahteraan masyarakat," tambah Hyder.
(akn/ega)