Debat pilpres keempat mengangkat masalah pertambangan di Indonesia. Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengatakan, masalah pertambangan di Indonesia bisa diatasi dengan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP).
"Dari pasangan Prabowo-Gibran simpel saja. Solusinya IUP dicabut, izin dicabut. Simpel," ucap Gibran di debat pemilihan presiden (pilpres) 2024 keempat yang terlaksana di JCC Senayan, Minggu (21/1/2024).
Dia menyebutkan ini juga sejalan dengan Pancasila sila ke 4 dan 5 agar sumber daya alam dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan harus dijalankan dengan Peraturan Menteri Investasi Nomor 1 tahun 2022.
Meski begitu menurut Cawapres nomor urut tiga Mahfud Md mencabut IUP tidak semudah yang dipikirkan. Pasalnya, IUP susah dicabut karena banyak mafia yang terlibat.
"Bilang cabut saja IUP-nya, mencabut IUP itu banyak mafianya. Saya sudah mengirim ke lapangan ditolak, sudah putusan mahkamah agung, dan itu dibeking aparat-aparat dan pejabat, itu masalahnya," ujar Mahfud.
Mahfud menambahkan 2.500 tambang ilegal dalam 10 tahun terakhir. Hal itu menyebabkan deforestasi dalam skala besar.
"Terakhir terjadi deforestasi 12,5 (juta) hektare hutan kita. Itu jauh lebih luas dari Korea Selatan dan 23 kali luasnya pulau Madura di mana saya tinggal," sambungnya.
Oleh sebab itu Mahfud mengatakan hal itu harus diatasi dengan penyelesaian menyeluruh dari hulu sampai hilir. Salah satunya dengan membuka informasi agraria termasuk kehutanan.
Tanpa keterbukaan informasi, Mahfud menilai persoalan tambang ilegal tidak akan tuntas diatasi.
"Saya ini punya pengalaman di dalam sidang-sidang yang membicarakan ini. Misalnya informasi tertutup, siapa yang punya lahan ilegal di sebelah sana, dibuat daftar tidak ada di daftar. Sementara masyarakat yang punya datanya ketika ditanyakan lalu ditunjukkan," pungkasnya.
(ily/rrd)