Kalangan serikat pekerja merespons rencana pemerintah memberlakukan sistem kerja Work From Home (WFH) bagi ASN dan imbauan serupa bagi pegawai swasta. Sistem WFA diharapkan bisa mencitpakan efisiensi penggunaan BBM hingga 20%.
Namun, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi mengingatkan bahwa jika berharap kebijakan tersebut bisa menghemat konsumsi BBM sampai 20%, maka hitungan tersebut keliru. Bahkan menurutnya hal itu berpotensi menimbulkan efek kontraproduktif.
Ristadi sebenarnya mendukung program penghematan konsumsi BBM sebagai antisipasi dampak kelangkaan dan naiknya harga BBM dunia akibat perang Iran vs Israel-USA. Tapi ia memberikan sejumlah catatan.
"Jumlah ASN (plus dengan PPPK) sekitar 5,58 juta jika dibanding dengan penduduk bekerja sekitar 146 juta orang hanya 3,8% saja. Artinya apa? Hitungan kasar konsumsi BBM ASN dibanding penduduk bekerja ya sekitar 3,8% nya saja. Hitungan kasar inipun jika ASN full seminggu WFH, tapi jika cuma sehari maka jatuhnya sekitar 0,76% saja efesiensinya," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (25/3/2026).
Kedua, konsumsi BBM terbesar itu justru terjadi pada aktivitas induk produksi perusahaan dan pendukungnya, bukan pada mobilitas pekerja/orangnya. Maka hitungan kasar pada point nomer 1 di atas akan lebih kecil lagi, akan di bawah 0,76% efesiensi konsumsi BBM secara nasional.
Untuk WFH ASN, karena banyak pekerjaan bersifat administratif dan bisa terkoneksi dengan sistem digital dan bisa dikerjakan di rumah, mungkin tak banyak hambatan dilaksanakan. Tetapi untuk swasta, mayoritas adalah pekerjaan produksi yang tidak memungkinkan dikerjakan oleh pekerjanya di rumah.
"Hal ini akan lebih sulit dan lebih rigit dan menajemen bisa kebingungan mengeksekusi WFH pekerja swasta, bisa-bisa terjadi penurunan produktivitas kerja jika dipaksakan. Selain itu bisakah dijamin ASN yang WFH tidak keluyuran keluar rumah yang justru akan berdampak konsunsi BBM lebih banyak?" tambah Ristadi.
Dengan demikian Ristadi menilai tidak akan efektif program WFH ASN dan imbauan swasta dengan tujuan penghematan BBM. Sebaliknya malah akan muncul masalah baru yaitu potensi penurunan produktivitas.
"Jika terjadi penurunan produktivitas maka berpotensi terjadi kelangkaan barang akibatnya bisa terjadi lonjakan harga dan bisa terjadi 'chaos', gejolak ekonomi dan sosial," tuturnya.
Oleh karena itu ia memberikan beberapa usulan terhadap pemerintah, seperti:
1. Seluruh pejabat dan ASN yang rumahnya dekat dengan kantor diwajibkan menggunakan sepeda atau kendaraan non BBM. Kemudian yang jauh yang biasanya memakai mobil ganti pakai motor atau naik kendaraan umum, hal inipun bisa diberlakukan di sektor swasta. Ini lebih realible daripada memindahkan pekerjaan ke rumah, sehingga potensi penurunan produktivitas bisa dihindari.
2. Pemerintah bantu perubahan teknologi produksi yang lebih hemat BBM, ini bisa bermanfaat untuk kepentingan jangka panjang jika suatu saat BBM benar-benar langka karena tidak bisa terbarukan.
Lihat juga Video: Harga BBM Naik, Pakistan Liburkan Sekolah-50% Pekerja WFH!
(acd/acd)