Pemerintah memastikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak naik pada 1 April 2026. Langkah ini dianggap tepat untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian geopolitik imbas perang Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, M. Sarmuji, menyebut langkah ini menjadi bentuk keberpihakan pemerintah terhadap rakyat. Pasalnya, situasi geopolitik memicu krisis dan lonjakan harga energi yang terasa di sejumlah negara.
"Dalam kondisi seperti sekarang, bisa tidak naik harga, khususnya BBM subsidi, itu sudah merupakan perjuangan yang tidak mudah. Pemerintah menunjukkan keberpihakan yang nyata kepada rakyat dengan menjaga daya beli di tengah tekanan global," ujar Sarmuji dalam keterangan tertulis, Selasa (31/3/2026).
Sarmuji berharap konflik geopolitik dapat segera berakhir sehingga tekanan terhadap harga minyak dapat mereda. Menurutnya, stabilitas harga energi global penting agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, stabilitas harga BBM memiliki efek domino yang besar terhadap perekonomian nasional, terutama dalam menjaga inflasi dan biaya logistik tidak melonjak tajam. Karenanya, langkah pemerintah dianggap dapat menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
Ia juga mendorong pemerintah memperkuat strategi mitigasi risiko energi, termasuk optimalisasi cadangan energi nasional, diversifikasi sumber energi, serta peningkatan efisiensi distribusi BBM agar tepat sasaran. Selain itu, transparansi pengelolaan subsidi dan kompensasi energi perlu dijaga agar kebijakan yang diambil akuntabel dan berkelanjutan.
"Ke depan, tantangan sektor energi masih akan sangat dinamis. Karena itu, konsistensi kebijakan dan kecepatan respons pemerintah menjadi kunci. Fraksi Partai Golkar DPR RI akan terus memberikan dukungan sekaligus pengawasan konstruktif agar kebijakan energi nasional tetap berpihak pada kepentingan rakyat," pungkasnya.
(ahi/ara)