PT Pertamina Patra Niaga (PPN) masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah mengenai rencana pembatasan Pertalite berdasarkan desil. Rencananya, pemerintah membatasi Pertalite untuk masyarakat yang berada di desil 9-10.
Corporate Secretary PPN Roberth MV Dumatubun mengatakan pada prinsipnya, pihaknya akan mengikuti arahan dari pemerintah. Pihaknya menyatakan siap apabila pemerintah telah mengumumkan secara resmi.
"Soal kemudian pemerintah memiliki beberapa opsi, apakah dari desil, apakah dari pembatasan dengan cara lainnya, kami pikir Pertamina pasti akan siap apabila kebijakan itu sudah official dari pemerintah," ujar Roberth saat ditemui di Cilacap, Jawa Tengah, Kamis (10/9/2026).
Ia memastikan akan berkoordinasi dengan pemerintah lebih lanjut mengenai penerapannya nanti. Terkait teknis pelaksanaannya, Roberth belum membeberkan lebih rinci karena masih menunggu keputusan dari pemerintah.
"Sampai saat ini kita masih nunggu ya, masih nunggu," imbuh ia.
Kendati demikian, pihaknya mendukung rencana tersebut maupun mekanisme yang lain asalkan distribusi BBM subsidi lebih tepat sasaran.
"Kami dari Pertamina memahaminya adalah bahwa BBM bersubsidi itu untuk masyarakat yang tidak mampu, untuk masyarakat yang berhak dan layak untuk menerima subsidi. Sehingga apakah itu kemudian desil, apakah itu kemudian ada mekanisme yang lain, selama semangatnya adalah bahwa masyarakat yang dianggap mampu itu diarahkan, diajak, diimbau untuk menggunakan BBM nonsubsidi atau energi nonsubsidi," bebernya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membocorkan rencana pemerintah membatasi pembelian Pertalite untuk masyarakat kelompok desil 9-10.
Pada tahap awal, pemerintah tidak akan langsung membatasi pembelian Pertalite untuk seluruh kelompok tersebut. Purbaya mengatakan pembatasan akan lebih dulu diterapkan kepada masyarakat yang masuk desil 10.
Purbaya mengatakan pelaksanaan pembatasan pembelian Pertalite tersebut akan dilakukan dalam beberapa bulan ke depan. Sebelumnya, ia sempat mengatakan kebijakan ini akan diterapkan sebelum pergantian tahun.
"Nggak diperketat. Cuma akan dipastikan nanti yang saya tahu ya, supaya tepat sasaran. Mungkin kita akan coba nanti berapa bulan ke depan, yang Desil 10, kita batasin dulu," ujar Purbaya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/8).
Tonton juga video "Imbas Kenaikan Harga, Konsumen Pertamax Series Turun 18%"
(acd/acd)