.webp)
Aturan atau payung hukum yang jelas diharapkan bisa menjerat pelaku fintech ilegal yang melakukan tindakan di luar batas seperti pencemaran nama baik. Dia mencontohkan, misalnya ada desk collection yang menyebarkan foto pribadi nasabah di sebuah grup whatsapp. Maka pelaku tersebut saat ini bisa dijerat dengan UU ITE.
"Fintech pada dasarnya sangat bermanfaat untuk masyarakat yang membutuhkan pinjaman dan tidak memiliki syarat seketat bank. Jadi undang-undang fintech dibutuhkan," ujarnya di kantor OJK, Kamis (31/10/2019).
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L Tobing menjelaskan fintech ini dibutuhkan penataan agar menjadi lebih baik. Dengan undang-undang maka kegiatan fintech ilegal bisa masuk kategori tindak pidana.
"Jadi UU Fintech ini sangat sangat urgent. Diharapkan dengan adanya UU, fintech yang tidak terdaftar di OJK tanpa ada aduan pun bisa langsung dilakukan penyidikan sehingga jumlah fintech ilegal akan semakin berkurang," ujar Tongam.
Menurut dia, Satgas Waspada Investasi akan terus melakukan peningkatan literasi mengenai produk-produk keuangan legal maupun mendengarkan aduan masyarakat mengenai kegiatan investasi ilegal.
