Catat! Ini Tips Aman Terhindar dari Pinjol Abal-abal

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing mengungkapkan memang saat ini masih ada saja masyarakat yang terjerat oleh lintah darat online ini.

"Jadi jangan sampai lah masyarakat kena jeratan fintech ilegal. Karena bunganya tinggi, biayanya tinggi saat jatuh tempo diteror, ini kan sangat tidak nyaman," kata Tongam, Sabtu (2/10/2019).

Dia mengungkapkan, intimidasi-intimidasi tersebut dilakukan agar peminjam lebih cepat melakukan pembayaran.

Tongam mencontohkan beberapa waktu lalu ada seorang ibu yang melaporkan ke Satgas jika ia sudah meminjam uang di 141 aplikasi.

"Dia lapor, katanya stress karena sehari bisa dapat 250 teror telepon. Dia tidak bisa tidur, inikan bahaya," imbuh dia.

Karena itu, Tongam meminta kepada masyarakat agar cerdas jika meminjam uang kepada aplikasi fintech. Harus memeriksa apakah aplikasi tersebut legal atau ilegal.

Dari data Satgas, hingga 31 Oktober 2019, ditemukan 297 entitas fintech ilegal yang sudah diblokir. Saat ini jumlah perusahaan fintech lending yang terdaftar dan berizin di OJK hingga September mencapai 127 perusahaan.

Berdasarkan data OJK, penyaluran pinjaman P2P lending per 31 Agustus 2019 mencapai Rp 54,7 triliun dengan jumlah peminjam 530.385 peminjam di mana 207.507 merupakan entitas serta untuk jumlah pemberi pinjaman 12,8 juta di mana 4,4 juta merupakan entitas.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing meminta kepada masyarakat agar tak sampai terjebak jeratan fintech ilegal ini. Menutut Tongam, sebelum meminjam di fintech masyarakat harus rajin memeriksa apakah fintech tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau tidak.

"Sebelum pinjam periksa dulu dia terdaftar atau tidak. Lalu kalau pinjam ya sesuaikan kebutuhannya dan jangan sampai meminjam untuk konsumtif. Baca juga syaratnya jangan sampai tidak baca lalu tahu-tahu ditagih kasar," imbuh dia, Sabtu (2/11/2019).

Menurut Tongam, sebelum meminjam calon peminjam juga harus memahami risiko yang terjadi sebelum mengajukan kredit. Misalnya, harus paham jika aplikasi fintech legal yang terdaftar di OJK hanya meminta persetujuan untuk akses audio, pengambilan gambar KTP sampai akses lokasi.

"Kalau yang ilegal dia minta persetujuan untuk akses galeri, akses kontak. Itu sudah tidak benar lah, apa hubungannya dengan itu semua. Jadi hati-hati jangan tekan oke oke saja di tombolnya. Kalau tidak ada persetujuan itu tidak mungkin ada pinjaman," jelas dia.

Sepanjang Oktober 2019 terdapat 297 fintech pinjaman online ilegal. Adapun dari awal tahun hingga saat ini telah ada 1.773 Fintech pinjaman online ilegal.

Tempat yang bernama Warung Waspada Investasi ini akan melayani konsultasi masyarakat yang ingin mengetahui terkait informasi fintech, investasi sampai informasi pengaduan konsumen.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing menjelaskan warung kopi dipilih karena saat ini mengikuti tren masyarakat yang gemar minum kopi. Sehingga konsultasi dan sosialisasi diharapkan bisa menjadi tepat sasaran.

"Di Warung Waspada Investasi masyarakat bisa berkonsultasi agar terhindar dari penawaran investasi ilegal untuk melindungi masyarakat terutama saat ini kita berada di Jakarta untuk pertama kali," ujar dia, Sabtu (2/11/2019).

Untuk tahap awal Warung Waspada Investasi akan dibuka setiap Jumat pukul 09.00-11.00 WIB bertempat di The Gade Coffe & Gold, Jalan H Agus Salim, Jakarta Pusat. Selama ini laporan atau pertanyaan masyarakat lebih banyak masuk melalui saluran komunikasi seperti kontak OJK 157.

Tongam menjelaskan ke depan, Satgas Waspada Investasi terus berupaya untuk memperbaiki kanal pengaduan dan konsultasi dari masyarakat.

Keberadaan Warung Waspada Investasi diharapkan semakin meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan risiko jasa dan layanan sektor jasa keuangan serta semakin mewaspadai maraknya tawaran investasi dan fintech lending ilegal. Hingga 31 Oktober 2019, Satgas Waspada Investasi kembali menemukan 297 entitas baru yang melakukan kegiatan fintech peer to peer lending ilegal yang tidak terdaftar di OJK.