Industri Diusulkan Dapat Stimulus Tambahan Lawan Corona, Apa Saja?

Ke-13, masalah suplai material baik intermediate maupun solvent yang dibutuhkan, di antaranya terkait discontinue shortage akibat kondisi di negara manufaktur sehingga perlu campur tangan pemerintah (government to government/G to G) untuk kepastian bahan baku terutama asal China dan India.

"Oleh karena itu kita sekarang banyak berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri untuk proses G to G untuk ekspor maupun impornya," jelas Sigit.

Kemudian usulan ke-14 adalah peninjauan kembali terhadap harga kontrak atau tender untuk jaminan kesehatan nasional (JKN)/BPJS yang mengikuti harga kontrak tahun 2017. Padahal di saat terjadinya COVID-19 harga bahan baku naik rata-rata sebesar 200% sehingga pabrik farmasi kesulitan dalam menyesuaikan biaya produksi.

Ke-15 memberikan insentif kemudahan lokal tujuan ekspor (KLTE) dan kemudahan lokal tujuan lokal (KLTL) untuk bahan baku dari dalam negeri dengan memanfaatkan tingkat kandungan dalam negeri.

Ke-16, penundaan pembayaran tarif PLN untuk 6 bulan ke depan (April sampai September 2020) dengan jaminan cicilan berupa giro mundur selama 12 bulan dan pemberian diskon tarif waktu beban idle yaitu untuk pukul 22.00 sampai 06.00 sebesar 50%.

Ke- 17, mengusulkan pencabutan peraturan fly ash dan bottom ash dari limbah B3 dan merevisi pengetatan baku mutu limbah cair dengan benchmark perbandingan negara lain. Ke-18, adanya jaminan terhadap produksi dan jaminan distribusi bagi industri untuk menjaga suplai ke masyarakat.

"Yang ke-19 memberikan relaksasi izin impor untuk bahan baku industri selama masa darurat Corona. Jadi ini ada beberapa KBLI dan ada beberapa harmonisasi sistem yang kita akan mintakan untuk ini di-nol-kan," tambahnya.