Komisi VI DPR RI memanggil bos-bos BUMN farmasi untuk membahas simpang siur isu bisnis tes PCR. Opini yang berkembang di publik, dari bisnis PCR ini ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) hari ini, Komisi VI DPR RI memanggil Direktur Utama (Dirut) PT Bio Farma, PT Kimia Farma, PT Indofarma, dan PT Phapros. RDP dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima.
"Bahwa isunya sangat hangat baik di media mainstream maupun medsos maupun online. Banyak kabar yang simpang siur, bahkan menyerempet-nyerempet urusan politik dan urusan bisnis mengenai persoalan-persoalan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan," kata Aria Bima membuka RDP, Selasa (9/11/2021).
Bahkan ada opini liar yang menyatakan pelaku di balik bisnis tes PCR ini memanfaatkan situasi pandemi COVID-19 demi memperoleh keuntungan, melalui kebijakan-kebijakan terkait pengendalian virus Corona.
"Ini ya kami perlu mendapatkan penjelasan dari polemik-polemik yang ada, di dalam forum rapat ini," tambahnya.
Heboh bisnis PCR tertuju pada Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri BUMN Erick Thohir yang dituding terlibat dengan salah satu perusahaan penyedia jasa tes PCR dan mendapatkan keuntungan dari sana.
Kedua menteri tersebut bahkan sampai dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu. Juru bicara Luhut dan Erick pun telah membantah tuduhan-tuduhan soal bisnis tes PCR yang dialamatkan kepada atasannya.
Baca juga: Ini Para Pemain Besar Bisnis Tes PCR |
Simak Video: Dugaan Bisnis PCR Luhut-Erick Berujung Pelaporan ke KPK
