Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memperingatkan Uni Eropa soal kebijakan Anti Deforestasi yang telah dijadikan Undang-undang. Aturan itu berimbas pada produk pertanian, khususnya sawit, tidak bisa masuk pasar Eropa.
Luhut menyatakan bila Eropa masih kekeh melarang ekspor produk sawit, Indonesia bisa saja secara bertahap mengalihkan ekspor ke benua Afrika.
"Saya sudah bilang ke parlemen Uni Eropa, kita juga lagi mikir-mikir kok kalau ekspor kita mungkin kita mau diverse bertahap ke Afrika supaya kalian jangan ribut dengan kami," ungkap Luhut dalam keterangan pers di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (23/6/2023).
Dalam catatan detikcom, Komisi Uni Eropa sudah menyetujui untuk memberlakukan Undang-undang anti-deforestasi pada 6 Desember 2022 lalu. Ketentuan ini akan mengatur dan memastikan konsumen di Uni Eropa untuk tidak membeli produk yang terkait deforestasi dan degradasi hutan. Dalam salah satu pasalnya mengelompokkan sawit sebagai tanaman berisiko tinggi.
Lengkapnya, undang-undang tersebut melarang sejumlah komoditas bagi konsumen Uni Eropa, antara lain minyak kelapa sawit, ternak, coklat, kopi, kedelai, karet dan kayu. Ini juga termasuk beberapa produk turunan, seperti kulit, cokelat, dan furniture.
Indonesia memang menentang keras peraturan ini. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Komisi Uni Eropa (UE) Ursula von der Leyen di sela-sela KTT G7 di Jepang, menyatakan langsung keberatan Indonesia soal kebijakan Anti Deforestasi.
Dalam pertemuan itu, Jokowi mengatakan sejak awal pembahasan kebijakan ini menjadi Undang-undang, Indonesia telah menyampaikan keberatan atas regulasi tersebut.
Menurutnya, regulasi tersebut dapat menghambat perdagangan Indonesia dengan Eropa, khususnya pada komoditas kelapa sawit yang selama ini jadi andalan perdagangan Indonesia. Kebijakan itu juga disampaikan Jokowi dapat merugikan petani kecil di Indonesia.
Jokowi dalam forum yang sama juga menyampaikan Indonesia berhasil menekan laju deforestasi di Indonesia hingga 75%, meskipun Indonesia terus menerus bertumpu pada komoditas kelapa sawit perdagangannya.
"Proses benchmarking dengan cut of date mulai 2020 harus betul-betul terbuka dan obyektif. Sebagai informasi, laju deforestasi Indonesia 2019-2020 telah turun 75% menjadi 115 ribu hektare. Ini laju terendah sejak 1990 dan terus alami penurunan," kata Jokowi dalam keterangannya, Minggu (21/5/2023) yang lalu.
Jokowi pun menyampaikan, Indonesia dan Malaysia akan melakukan misi bersama ke Brussels untuk menyampaikan kembali keberatan secara resmi terhadap berbagai regulasi Uni Eropa yang merugikan.
Indonesia, kata Jokowi, akan menyampaikan data-data konkret yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi Uni Eropa dan dapat dijadikan bahan pembuatan kebijakan yang objektif dan tidak mendiskriminasi komoditas andalan negara lain.
(hal/hns)