Pemerintah menargetkan investasi Indonesia bisa tembus hingga Rp 1.650 triliun pada tahun 2024 mendatang. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan target tahun ini yang mencapai Rp 1.400 triliun.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, realisasi target ini akan bergantung pada Presiden Indonesia berikutnya. Apabila presiden berikutnya tidak melanjutkan hilirisasi, ia ragu target tersebut akan tercapai.
"Kalau ditanya, apakah bisa tercapai atau tidak Rp 1.650 triliun, tinggal capresnya, yang bisa melanjutkan ini atau tidak? Kalau capresnya punya otaknya beda bagaimana kita bisa merealisasikan angka ini," kata Bahlil, dalam agenda Diskusi bertajuk 'Hilirisasi', di Media Center Indonesia Maju, Jakarta, Senin (11/12/2023).
Bahlil sendiri menargetkan dari total investasi itu minimal 30%-nya dari hilirisasi. Hal ini dilakukan lantaran hilirisasi dipercaya bisa menciptakan nilai tambah bagi perekonomian dalam negeri.
Selain itu, Bahlil turut menyinggung tentang adanya tim sukses (timses) pasangan Calon Presiden (capres) yang justru malah cenderung menolak hilirisasi. Dalam hal ini, terutama dengan menutup keran ekspor dari sejumlah komoditas.
"Kan ada juga salah satu tim sukses yang tidak pengin Indonesia seperti sekarang. Saya nggak tahu itu cara berpikirnya dari mana. Tapi saya ingin mengatakan bahwa kalau Indonesia mau maju hilirisasi harus dilanjutkan," tegasnya.
Ada yang Goreng Soal Hilirisasi
Di sisi lain, di tengah tahun politik ini menurutnya ada sejumlah pihak yang sengaja menggoreng isu hilirisasi industri. Menurutnya, langkah ini dilakukan agar keran ekspor nikel kembali dibuka tanpa harus melalui hilirisasi. Bahlil mengatakan, langkah hilirisasi sumber daya Indonesia banyak ditentang pihak asing, mulai dari World Trade Organization (WTO) hingga International Monetary Fund (IMF).
"Maka apa yang terjadi? Itulah muatan itulah ada udang di balik batu yang sengaja satu kelompok tentu memakai tangan orang lain untuk mem-pressure Indonesia agar ruang itu dibuka. Nah ini tahun politik soalnya digoreng ini barang," katanya.
Padahal, kebijakan hilirisasi menjadi salah satu pendorong Indonesia dapat mempertahankan pertumbuhan ekonominya. Menurutnya, orang-orang yang berpandangan bahwa hilirisasi merupakan langkah yang keliru, perlu diluruskan pemikirannya. Meski begitu, ia mengakui kalau hilirisasi masih banyak kekurangannya.
"Jadi kalau ada yang bilang hilirisasi keliru, menurut saya otaknya yang harus diluruskan. Tapi kalau ada yang kurang dengan hilirisasi, ini setuju," ujar Bahlil.
Meski demikian, menurutnya kondisi ini menjadi satu hal yang wajar, mengingat Indonesia masih dalam tahap awal dalam implementasinya. "Orang baru 4 tahun ini barang. Ini baru 4-5 tahun dalam rangka mewujudkan undang-undang. Yang namanya kita kayak bayi, jatuh bangun biasa. Tapi alhamdulillah kita ini jalan sekalipun ada kekurangan, kita cepat melakukan respons terhadap perbaikan-perbaikan," pungkasnya.
Di sisi lain, di tengah tahun politik ini menurutnya ada sejumlah pihak yang sengaja menggoreng isu hilirisasi industri. Menurutnya, langkah ini dilakukan agar keran ekspor nikel kembali dibuka tanpa harus melalui hilirisasi. Bahlil mengatakan, langkah hilirisasi sumber daya Indonesia banyak ditentang pihak asing, mulai dari World Trade Organization (WTO) hingga International Monetary Fund (IMF).
"Maka apa yang terjadi? Itulah muatan itulah ada udang di balik batu yang sengaja satu kelompok tentu memakai tangan orang lain untuk mem-pressure Indonesia agar ruang itu dibuka. Nah ini tahun politik soalnya digoreng ini barang," katanya.
Padahal, kebijakan hilirisasi menjadi salah satu pendorong Indonesia dapat mempertahankan pertumbuhan ekonominya. Menurutnya, orang-orang yang berpandangan bahwa hilirisasi merupakan langkah yang keliru, perlu diluruskan pemikirannya. Meski begitu, ia mengakui kalau hilirisasi masih banyak kekurangannya.
"Jadi kalau ada yang bilang hilirisasi keliru, menurut saya otaknya yang harus diluruskan. Tapi kalau ada yang kurang dengan hilirisasi, ini setuju," ujar Bahlil.
Meski demikian, menurutnya kondisi ini menjadi satu hal yang wajar, mengingat Indonesia masih dalam tahap awal dalam implementasinya. "Orang baru 4 tahun ini barang. Ini baru 4-5 tahun dalam rangka mewujudkan undang-undang. Yang namanya kita kayak bayi, jatuh bangun biasa. Tapi alhamdulillah kita ini jalan sekalipun ada kekurangan, kita cepat melakukan respons terhadap perbaikan-perbaikan," pungkasnya.
(shc/das)